Tujuh Tersangka dalam Kasus Jual Beli Jabatan di Kabupaten Nganjuk Ditahan di Rutan Bareskrim Polri

 

Tujuh tersangka kasus suap jabatan di Kabupaten Nganjuk saat konferensi pers 

di Mabes Polri, Selasa (11/5/2021). Foto: Humas mabes polri

JAKARTA - Setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bareskrim Mabes Polri pada Senin (10/5) dini hari, Mabes Polri langsung menggelar konferensi pers terkait penangkapan Bupati Ngajuk Novi Rahman Hidayat.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menerima setoran praktik jual beli jabatan bervariasi dari para kades hingga camat.

”Jadi untuk setorannya (jual beli jabatan) bervariasi ya, karena juga ada dari desa dia kumpulkan, kemudian setelah jadi kepala desa ada yang setor Rp 2 juta, kemudian dikumpulkan naik ke atas, dari desa ke kecamatan," kata Argo dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Menurut Argo juga, setoran yang diberikan berjenjang dari kepala desa kepada camat. Untuk nominalnya bervariatif mulai dari Rp2 juta, ada juga yang memberi Rp15 juta hingga Rp50 juta.

Argo menyebutka penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri terus mendalami terkait aliran dana yang diberikan maupun diterima oleh bupati dari para camat dan kepala desa.

Penyidik akan memeriksa Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya setelah kondisinya fit usai perjalanan darat dari Kabupaten Nganjuk ke Jakarta.

Menurut Argo juga, Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya dipindahkan ke Bareskrim Jakarta menggunakan jalur darat dikarenakan adanya Operasi Ketupat 2021 yang membatasi perjalanan kereta maupun pesawat terbang.

Untuk diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat setelah ditangkap Senin (10/5) dini hari diberangkatkan menggunakan bus menuju Jakarta, dan tiba di Bareskrim Polri Selasa (11/5/2021) pukul 02.30 WIB.

"Jadi ini sedang kita dalami dari pemeriksaan ke bupati dan tersangka yang lain, terkait ini sudah berapa lama ini berlangsung. Ini sedang kita dalami karena tadi malam baru sampai ke Bareskrim, kita kasih kesempatan yang bersangkutan karena lagi berpuasa, hak-hak mereka dalam kegiatan di sini kita berikan, kita cek kesehatannya, kalau kondisinya sudah oke, kita lanjutkan pemeriksaannya," ujar juga mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini lagi. 

Adapun yang akan didalami seperti nominal setoran yang diberikan, sudah berapa kali setoran diberikan, dan sudah berlangsung berapa lama praktik jual beli jabatan tersebut terjadi.

"Kita masih belum mendapatkan sudah berapa tahun yang bersangkutan melakukan jual beli jabatan," ujar Argo.

Penyidikan kasus OTT Bupati Nganjuk dilanjutkan oleh Bareskrim Polri meski penangkapan dilakukan bersama dengan KPK. Terdapat tujuh tersangka dalam kasus tersebut.

Para tersangka, yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk. 

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

Untuk pasal yang disangkakan kepada para camat dan mantan camat yakni Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Sedangkan Bupati Nganjuk dan ajudannya dikenakan Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12b Undang-Undang Tipikor. "Semua tersangka juga dijuchtokan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," kata Argo lagi.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, terhitung mulai hari ini, Selasa (11/5/2021)  para tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri Jakarta. (RED)