Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Tuntut Progres Sejumlah Kasus, FPPK Demo di Kejari dan Polres Halsel

Massa FPPK Halsel menggelar aksi di Kejari dan Polres Halsel, Senin (24/5). Foto : Udi

HALSEL - 
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Front Aliansi Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri dan Polres Halmahersa Selatan Senin (24/05/2021). Mereka menuntut agar penegakan hukum di Halmahera Selatan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pandang bulu.

Lutfi Abdulhaq, salah satu orator dalam orasinya, mengatakan, pubik Halmahera Selatan sedang dibuat bertanya-tanya terkait dua institusi besar yang secara regulatif diamanatkan sebagai lembaga penegak hukum. Problem hukum yang terjadi di Halmahera Selatan yang hingga saat ini belum diselesaikan Pihak Polres maupun pihak Kejaksaan Negeri Labuha.

Ia mengatakan banyak kasus hukum yang hingga saat ini belum diseriusi misalnya kasus 32 desa yang bermasalah berdasarkan hasil temuan inspektorat hingga saat publik bertanya sampai mana proses hukumnya. Mengenai illegal loging yg terjadi di Desa Belang-belang Kecamatan Bacan sudah dilaporkan oleh LSM Makiriwo Environment namun hingga saat ini tidak ditindak lanjuti. Pun demikian dengan kasus penggunaan bahan terlarang yang terjadi di tambang Kusubibi.

Muhajir Abubakar, Koordinator Lapangan aksi itu menyampaikan, pihaknya mendatangi kedua lembaga hukum ini guna mempertanyakan terkait dengan beberapa masalah yang hingga saaat ini belum selesai, bahkan ada yang penanganannya catat secara prosedur hukum.

"Ada beberapa poin yang menjadi tuntutan kami dalam aksi demonstrasi hari ini yakni, kami mendesak Polres Halsel agar menjelaskan terkait dengan kasus 32 desa yang bermasalah. Kami juga mendesak Polres untuk mengevaluasi kinerja Polsek Bacan yang kurang serius dalam penanganan kasus Illegal Loging. Kami meminta penyidik agar memperjelas soal penetapan tersangka dalam kasus penganiayaan dan korupsi dana BOK Puskesmas Gandasuli, kemudian meminta kejelasan terkait dugaan korupsi pengadaan Speed boat yang diduga melibatkan Kadis Pendidikan Halsel," ungkapnya.

Terpisah, pihak Kejaksaan Negeri labuha melalui Kasipidsus Risky, ketika hearing di depan masa aksi menjelaskan, pihaknya memberikan apsirasi kepada Front Pemuda Peduli Keadilan karena sudah membantu mendorong problem hukum di Halsel. 

"Terkait dengan yang dipertanyakan ke kita soal kasus penganiayaan yang terjadi antara saudara Beni Perengkuang dan Bili Teodorus, kami sudah bekerja sesuai prosedur sebab terkait dengan berkas perkara kami menyesuaikan dengan pihak penyidik Polres. Soal dana BOK prosesnya sudah ada penetapan tersangka, nanti di uji di pengadilan soal benar dan salah," ungkap Risky.

Kasatreskrim Polres Halsel ketika hearing didepan massa aksi menyampaikan, terkait desa 32 yang bermasalah sudah ada pengembalian kerugian negara, untuk illegal loging sejauh ini pihaknya belum menerima laporan. Lalu, lanjutnya,terkait penggunaan bahan terlarang saat ini sudah ditangani oleh pihak Polda Malut,dan terakhir untuk kasus pengadaan speedboat sementara dalam tahapan pemeriksaan.(UDI)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.