Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Wartawan dan LSM Lakukan Audiensi dengan Kajari Pati

Sejumlah wartawan dan LSM di Pati melakukan klarifikasi di Kantor Kejaksaan Negeri Pati, Senin (10/5/2021), untuk meminta tanggung jawab Kajari Pati atas pernyataannya yang dinilai menyinggung jurnalis dan LSM. Foto : Wisnu

PATI
- Puluhan wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Senin (10/5/2021). Kedatangan mereka ini dalam rangka meminta klarifikasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati Mahmudi soal pernyataannya yang dianggap menyinggung profesi wartawan dan LSM.  

Orang nomor 1 di Korps Adhyaksa Pati itu mengatakan agar para Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati tidak usah takut dengan oknum LSM dan wartawan. Sontak saja, pernyataan itu membuat sejumlah wartawan dan LSM yang selama ini menjadi fungsi kontrol dan pilar keempat demokrasi itu tidak dihargai oleh Kajari Pati.

"Kami datang kesini (Kantor Kejari, -red) meminta pertanggung jawaban Kepala Kejaksaan, kenapa melecehkan profesi kami. Padahal dia tahu dan sangat paham tugas dan fungsi kami," ungkap Puguh, salah satu pemilik media online Pati.

Bukan hanya itu, sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang seharusnya bisa menegakkan keadilan dan mengungkap kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), seakan-akan lumpuh. Lantaran, Kajari juga membuat pernyataan bahwa tidak akan memenjarakan para Kepala Desa apabila bersalah dalam penggunaan DD, ADD, Bankeu maupun anggaran yang bersumber dari APBN.

Kajari Pati mengklarifikasi pernyataannya sewaktu penyuluhan hukum kepada kepala desa sewilayah kabupaten Pati dihadapan Wartawan dan LSM Senin (10/5/2021). Foto : Wisnu.

"Seandainya bapak-ibu dilaporankan ke Kejaksaan, laporannya tidak akan ditanggapi, meskipun kesalahan itu diberitakan," kata Kajari Pati Mahmudi saat memberikan sosialisasi penyuluhan hukum di sejumlah desa.

Para wartawan dan LSM yang menunggu di halaman kantor Kejaksaan Pati akhirnya diajak audensi dengan Kepala Kejari Pati. Dalam pertemuan itu Kajari yang didampingi Kasidatun, Kasipidum, Kasipidsus, Kasi BB dan Kasubag BIN mengaku bahwa penyampaian yang disampaikan itu secara umum, bukan hanya untuk wartawan atau LSM saja, namun juga untuk Jaksa-Jaksa agar jangan terlibat atau meminta proyek kepada para Kepala Desa.

"Jadi saya sampaikan itu secara umum, termasuk kepada Jaksa, agar jangan minta-minta proyek atau terlibat proyek," ujar Kajari Pati Mahmudi saat beraudiensi dengan wartawan dan LSM di Pati, Senin (10/5/2021).

Mahmudi juga mengaku bahwa penyuluhan hukum kepada para Kepala Desa yang dilakukan adalah permintaan Bupati Pati Haryanto. Penyuluhan itu dilakukan agar para Kepala Desa tidak salah dalam penggunaan anggaran. Pernyataan Kades yang tidak bisa dipenjara itu tidak benar, Kades akan tetap diproses apabila melakukan kesalahan, dan penyuluhan hukum yang dilakukan ini untuk menanggapi apabila ada kerugian akan ditindaklanjuti dan didisposisi ke bagian datun.

"Kalau ada Kades yang bersalah akan tetap kita proses, namun kita disposisi dulu ke bagian Datun, kalau tidak bisa ditanggapi maka kita tindak lanjuti," tangkisnya.(WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.