Header Ads

https://bizlawnews.id/

Aduan Tak Digubris, MAKI Sumsel Pertanyakan Kinerja Jajaran Kejaksaan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Perwakilan Sumatera Selatan meminta Kejaksaan Tinggi meningkatkan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Foto : Ist.  

PALEMBANG 
- Maraknya kasus korupsi di Sumatera Selatan (Sumsel) menggerakkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Perwakilan Sumsel untuk meminta kejaksaan tinggi setempat meningkatkan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. 


"Gerakan pengungkapan korupsi Kejati Sumsel perlu ditingkatkan. Sebab, banyak pengaduan MAKI lebih dari satu tahun hingga kini belum diproses," kata aktivis MAKI Sumsel Boni Belitong di Palembang, dilansir dari Antara, Selasa (22/6/2021).

Menurutnya, pihaknya berupaya memberikan dukungan dan mengapresiasi kinerja yang dilakukan para jaksa di daerah ini. Seperti pengungkapan kasus dugaan korupsi dana pembangunan Masjid Sriwijaya yang menjadi pusat perhatian masyarakat akhir-akhir ini.

Upaya untuk memberantas praktik korupsi di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota ini, diharapkan Kejati Sumsel memperhatikan kasus lainnya, serta menindaklanjuti tujuh pengaduan yang diserahkan tim MAKI dalam setahun terakhir. 

Tujuh pengaduan itu, yakni pada 16 April 2021 perihal dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan pada pembangunan Jalan Talang Kepuh, Kecamatan Gandus, Palembang yang dananya bersumber dari APBDP 2019 Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel.

Kemudian pengaduan pada 25 Mei 2021 perihal dugaan penyimpangan dana perbaikan/pemeliharaan Jalan Poros Ketapat Bening-Air Bening-Mekarsari-Tanjung Raja, Kecamatan Rawas Ilir oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Musirawas Utara TA 2020. 

Pengaduan 3 Juni 2021 perihal laporkan dugaan perbuatan curang atau korupsi pembangunan Jalan Lingkar Barat, Kota Lubuk Linggau, sumber dana APBD Tahun 2019-2020 (multiyears).

Pengaduan 1 Febuari 2021 perihal pengaduan perkuatan tebing Sungai Menang, sumber dana APBDP 2020 (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel). Lalu, pengaduan 19 April 2021 perihal pengaduan penyimpangan dana di perusahaan daerah Patralog hasil audit BPK RI Perwakilan Sumsel Tahun Anggaran 2015.

”Ada lagi, pengaduan 12 Agustus 2020 perihal dugaan pertanggungjawaban dan penggunaan dana hibah tidak sesuai ketentuan dalam hal temuan BPK terkait kegiatan di KONI dan KPU Kota Palembang TA 2018,” terangnya.

Pengaduan 14 Agustus 2020 perihal pengaduan realisasi belanja publikasi Pemkab Musi Banyuasin digunakan untuk membiayai kegiatan di luar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2,3 miliar. 

Dia menambahkan, apabila pengaduan dianggap sudah terlalu lama tapi belum ada kejelasan, MAKI bisa memperbaharui surat yang dikirim ke Kejati Sumsel. (RD)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.