Header Ads

https://bizlawnews.id/

Delapan Pegawai Positif Covid-19, Pengadilan Agama Pati Lakukan Lockdown

Pengadilan Agama Kelas IA Pati mengambil kebijakan lockdown setelah delapan pegawainya dinyatakan positif covid-19. Meskipun demikian, layanan bersifat virtual tetap dilayani. Foto : Wisnu Hendro/Pati.

PATI
- Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Pati Jawa Tengah resmi menerapkan lock-down selama satu minggu, terhitung mulai tanggal 21 Juni hingga 25 Juni 2021. Hal itu menyusul lantaran ada delapan orang pegawai yang bertugas di PA Pati yang terpapar Positif Covid-19, berdasar hasil tes swab anti gen yang dilakukan pada Jumat 18 juni 2021 di PA Pati.

Juru Bicara (Jubir) Hakim PA Pati Drs Sutiyo kepada wartawan mengatakan, pengambilan kebijakan lock-down ini dilakukan atas dasar Surat Edaran Nomor: W11-A14/1600/HM.00/6/2021 tentang Penghentian Pelayanan dalam Masa Pencegahan Penyebaran Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) di lingkungan PA Pati."Langkah ini diambil berdasarkan rapat pimpinan Pengadilan Agama Pati pada 18 Juni 2021 untuk memutuskan lock-down selama satu minggu," ungkapnya Selasa (22/6/2021).

Adapun yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi dampak penyebaran COVID-19 serta melindungi keselamatan bersama, ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pelayanan Peradilan
a. Penghentian Pelayanan Peradilan secara keseluruhan mulai tanggal 21 s/d 25 Juni 2021 kecuali pendaftaran melalui e-court dan pendaftaran upaya hukum;
b. Pelaksanaan sidang tanggal 21 s/d 25 Juni 2021, ditunda satu minggu pada hari yang sama pada minggu berikutnya;
c. Pelayanan tatap muka secara terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dan akan mulai aktif kembali per-1 Juli 2021;
2. Penyesuaian Sistem Kerja
a. Penerapan Work From Home (WFH) secara keseluruhan mulai tanggal 21 s/d 25 Juni 2021 kecuali petugas keamanan, cleaning service, driver dan petugas pelayanan tertentu (sesuai jadwal);

Bagi pegawai yang WFH harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Tetap mengisi daftar hadir melalui sikep.mahkamahagung.go.id dengan status Work From Home, daftar hadir diisi 3 (tiga) kali yakni: datang, istirahat dan pulang;
2) Mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan selama WFH kepada atasan langsung secara tertulis, atau mengisi simari.mahkamahagung.go.id;
3) Selama WFH tidak diperkenankan keluar kota, posisi absen WFH dengan alamat tetap;
4) Jika dibutuhkan kehadiran langsung, pegawai dengan status WFH harus bisa memenuhi kehadiran tersebut.

Meski begitu, soal pelayanan hukum untuk pengambilan produk selama lock-down juga ditiadakan, termasuk pendaftaran perkara dengan sistem manual, yang hanya bisa dilakukan dengan sistem e-court."Khusus untuk pendaftaran upaya hukum verzet, banding, kasasi, PK, tetap dilayani." Tandasnya. (WIS)

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.