Header Ads

https://bizlawnews.id/

Fantastis, Kemenkumham Enam Kali Berturut-turut Raih Opini WTP dari BPK

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI pada Senin (28/6). Kementerian Hukum dan HAM RI enam kali berturut-turut menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualiasn (WTP). Foto : Humas. 

SEMARANG
–Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kembali meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2020.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan melalui teleconference oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah A. Yuspahruddin beserta Pimti Pratama bersama dengan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 di kediaman masing-masing, Senin (28/06/2020). 

Yasonna H. Laoly yang menerima LHP BPK RI di Ruangan Rapat Menkumham lantai 5 menekankan bahwa laporan ini wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 

“Dalam mendukung LKPP yang akuntabel dan berkualitas maka Laporan Keuangan Kemenkumham juga harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menggambarkan keuangan organisasi yang sesungguhnya berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi,” tegasnya. 

Ia juga meminta dukungan dan penyertaan dari BPK dalam melakukan tindak lanjut ini, dan selalu senantiasa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan,"Sebelumnya Kemenkumham sudah menerima ASN yang berlatar belakang Sarjana Ekonomi dan Akuntansi, serta melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi penyusunan laporan keuangan pada Kantor Wilayah dan Unit Pusat,” ucapnya. 

Anggota I BPK RI, Hendra Susanto sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada Kemenkumham atas pencapaian opini WTP atas laporan keuangan tahun 2020.“Kami menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM, serta seluruh pejabat yang hadir disini. Baik secara fisik maupun virtual. Kami percaya kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini merupakan wujud nyata dan komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel,” ujar Hendra. 

Prestasi WTP ini, Lanjut Dia, patut dibanggakan dan diapresiasi, karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK. Namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola."Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2020, BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian keuangan. Laporan Keuangan Kemenkumham menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material."Ucapnya. 

"Posisi keuangan pada 31 Desember 2020, untuk realisasi anggaran, operasional serta perubahan ekuitas yang berakhir pada tahun tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dengan demikian opini atas Kemenkumham tahun 2020 kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)."Timpalnya. (WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.