Header Ads

https://daihatsu.co.id/

IKAPPI Tolak Rencana Pengenaan PPN Pada Sembako

Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri menganggap pengenaan PPN pada sembako yang menyentuh masyarakat kecil adalah ide gila. Foto : Ist. 

JAKARTA -
Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok atau sembako yang sangat dibutuhkan masyarakat terus menuai protes. Kali ini giliran  Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menolak rencana itu. 


Kebijakan mengenakan PPN pada sembako itu tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  itu diajukan pemerintah kepada DPR RI. 

IKAPPI memprotes rencana pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak. Pemerintah diharapkan menghentikan upaya bahan pokok sebagai objek pajak.

Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan suatu kebijakan yang menyentuh masyarakat kecil. 

Apalagi kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi Corona dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

”Kami mencatat lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar menurun. Di samping itu, pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan  beberapa bulan belakangan ini. Harga cabai bulan lalu hingga Rp100 ribu, harga daging sapi belum stabil, kini mau dibebanin PPN lagi? Gila,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/6/2021).

Abdulah juga mengungkapkan, pedagang kesulitan menjual barang dagangan karena ekonomi yang menurun dan daya beli masyarakat yang masih rendah. "Mau ditambah PPN lagi, gimana tidak gulung tikar," cetusnya. 

Ia juga menegaskan, akan memprotes dengan keras upaya-upaya pengenaan PPN untuk sembako. 

Apalagi, sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di Indonesia, Abdulah mengaku akan menyampaikan protes terhadap persoalan ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami akan melakukan upaya protes kepada presiden agar kementerian terkait tidak melakukan upaya-upaya yang justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar)," paparnya juga. 

Untuk diketahui, pemerintah berencana mengenakan PPN atas barang bahan pokok atau sembako. Selain itu PPN juga akan dikenakan kepada barangn tambang. Selama ini, kedua bidang itu tidak pernah dikenakan PPN. 

Rencana itu tertuang dalam berkas rumusan RUU Ketentuan Umum Perpajakan menyebutkan, sembako tak lagi termasuk dalam objek pajak yang PPN-nya dikecualikan bersama barang hasil  tambang. (tim redaksi)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.