Header Ads

https://bizlawnews.id/

Kinerja Kajari Pati Kembali Dipertanyakan?

Slamet Widodo, SH. Pemerhati Pelayanan Informasi Publik.

PATI
- Penanganan Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Pati untuk memberantas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai cukup berhasil.  

Apalagi, Kejari Pati yang dinahkodai oleh Mahmudi, sejak dirinya menjabat sampai 100 hari kerja lebih, masyarakat menilai belum ada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang mencuat dan menjadi perhatian publik. 

Hal itu diutarkaan Slamet Widodo, SH, pemerhati pelayanan informasi publik Kabupaten Pati kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).

"Saya nilai, untuk program 100 hari kerja Kajari, dan penanganan di Polres Pati, maupun birokrasi di pemerintahan Bupati Haryanto cukup berhasil, karena sejauh ini tidak ada dugaan tipikor yang masuk di APH. Padahal menurut informasi dugaan adanya tipikor itu banyak, hanya saja tidak ada yang masuk di Kejaksaan hingga masuk di persidangan," ungkap Slamet Widodo SH, Pemerhati Pelayanan Informasi Publik, Kabupaten Pati kepada wartawan Selasa (22/6/2021). 

Widodo yang juga mantan aktivis mengaku bahwa sesuai pernyataan Kajari apabila ada laporan dugaan Tipikor agar dilaporkan, hanya saja selama dirinya menjabat sebagai pimpinan di Adhiyaksa Pati sampai 100 hari kerja lebih, belum pernah ada laporan yang masuk, bahkan tidak ada kasus yang menonjol soal dugaan Tipikor yang harus dituntaskan.

"Bupati Pati, Polisi, dan Kajaksaan dianggap berhasil, buktinya untuk berkas yang masuk juga tidak ada, rata-rata kasus yang masuk juga hanya pencurian ayam, pencurian sepeda motor, togel, penipuan, narkoba. Dan itu hanya kasus biasa yang notabene-nya menjadi penyakit masyarakat," sindirnya.

Padahal, lanjut Widodo, sesuai instruksi dari Jaksa Agung, bahwa di tiap-tiap Kejaksaan maupun di Polres harus ada produk penanganan tipikor, tapi nyatanya APH belum ada produk yang mengarah soal Tipikor, itu artinya pencegahan Tipikor di Kabupaten Pati cukup berhasil.

"Kalaupun kita harus tanya tentang program 100 hari kerja Kajari, yang dilakukan sekarang yaitu menjalankan program dari Jaksa Agung dan melanjutkan pelimpahan khasus yang sebelumnya ditangani oleh mantan Kajari dulu, kalau Kajari sekarang belum ada, hanya membuat gaduh di lingkungan masyarakat, LSM, dan wartawan, itu mungkin yang menjadi unggulannya," sindir Widodo. (Wisnu Hendro/Pati)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.