Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Prihatin Kerusakan Lingkungan, Mahasiswa Maluku Utara Desak Harita Group Hentikan Kegiatan di Halmahera Selatan

Aksi Mahasiswa Maluku Utara di kantor Harita Group.

HALSEL -
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Utara Bergerak (MMUBK) menggelar demonstrasi di depan Kantor Pusat Harita Groub Jl Sudirman Jakarta Pusat, Jum'at (04/20/2021). 

Aksi mahasiswa Maluku Utara itu dilakukan terkait dengan kerusakan lingkungan yang diduga sebagai dampak dari pembangunan Smelter PT Trimega Bangun Persada, PT. Harita Groub yang saat saat ini beroperasi di Kepulauan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Yasri Nurdin, mahasiswa Maluku Utara, dalam orasinya menyampaikan kekecewaanya selaku anak negeri yang dilahirkan di Negeri Saruma terkait dengan pencemaran lingkungan yang diduga disebabkan oleh beroperasinya kegiatan PT. Harita Group.

Ia juga mengatakan, pembangunan shelter PT. Trimega Bangun Persada yang bertujuan mengolah kadar nikel yang rendah yang menghasilkan residu nikel (lumpur), diduga pembuangan lumpur ke laut di bagian basin atau cekungan laut yang berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup biota laut, khususnya di wilayah lingkar tambang dan umumnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

Aksi Mahasiswa Maluku Utara mendesak agar PT Harita Group keluar dari Halmahera Selatan. 

"Kita Tahu benar bahwa dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia, sebagai mana diamanatkan dalam Lasal 28 H UUD 1945," kata Yasri Nurdin berapi-api.

Lebih lanjut diungkapkan Yasri Nurdin, PT. Harita Group diduga dalam melaksanakan aktivitas penambangannya diduga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena menyebabkan lingkungan yang buruk dan tidak sehat.

Kordinator Lapangan aksi demonstrasi itu, Alfian I Sangaji, mengatakan pihaknya mengutuk keras kepada pihak Harita Group karena diduga tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut, lanjut Alfian, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekononi nasional dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Salah satu dampak lingkungan yang terjadi di Halsel.

"Hemat kami kehadiran PT. Harita Group tidak berdampak positif terhadap pembangunan daerah lingkar tambang, serta kesejahteraan masyarakat Obi pada umumnya. Beserta anggaran CSR tidak jelas di salurkan ke mana," ujar Alfian.

Ia menambahkan, mahasiswa mendesak kepada menteri ESDM agar mencabut ijin operasi PT.Harita Group. Selain itu, lanjut Alfian, mereka juga mendesak Gubernur Maluku Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral agar meninjau kembali dan memberhentikan aktivitas PT. Harita Group di Halmahera Selatan. 

Penulis : Bahrudin Sajim / Halmahera Selatan.

Disclaimer : Tulisan rubrik Lensa Warga ini seluruh judul dan isinya merupakan tanggung jawab pribadi penulis.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.