Sah, 1.271 Pegawai KPK Dilantik sebagai ASN

 

Pengambilan sumpah dan pelantikan pegawai KPK jadi ASN, Selasa (1/5/2021). Foto: istimewa

JAKARTA - Sempat terjadi penolakan, akhirnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/6).

Sebanyak 1.271 orang yang dilantik itu merupakan jumlah pegawai yang dinyatakan lolos melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN. Prosesi pada akhirnya digelar juga setelah sempat diwarnai solidaritas lebih dari 600 pegawai yang meminta pelantikan ditunda di tengah polemik TWK.

Para pegawai itu  juga mengirimkan  surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permintaan penundaan pelantikan sampai 75 rekan mereka sesama pegawai KPK selesai proses TWK.

”Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil akan taat pada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya," tutur Cahya dan Pahala, mengikuti Ketua KPK Firli Bahuri saat mengucapkan sumpah pada proses pelantikan.

Pelantikan pegawai KPK menjadi ASN yang dilakukan secara daringn dan luring itu tak hanya dihadiri pimpinan lembaga melainkan juga Dewan Pengawas KPK. 

Prosesi pelantikan diawali dari pembacaan Keppres RI Nomor 87/TPA Tahun 2021 tentang jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan KPK menetapkan Cahya Hardianto Harifa sebagai PNS sebagai Sekjen KPK.

"Saudara Pahala Nainggolan sebagai PNS sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring," tutur petugas yang membacakan keputusan presiden terkait pelantikan pegawai KPK menjadi ASN.

Cahya dan Pahala adalah dua di antara 1.271 pegawai yang hari ini dilantik menjadi ASN. Pada kesempatan sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat membeberkan, semua yang lolos tes wawasan kebangsaan adalah 1.274 orang. 

Namun tiga di antaranya tidak dilantik lantaran mengundurkan diri dan tak memenuhi syarat. Sementara satu pegawai lainnya meninggal dunia.

Pelantikan yang digelar  dengan protokol ketat akibat pandemi COVID-19 itu dihadiri secara langsung 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural di Gedung KPK. Sementara sisanya dilantik secara daring.

Sebanyak 1.271 pegawai yang dilantik sebagai ASN merupakan pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat atau lulus asesmen peralihan menjadi ASN melalui TWK.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sebelumnya mengatakan para pegawai KPK yang sudah dilantik akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) melalui Surat Keputusan penetapan menjadi ASN yang diterbitkan pimpinan KPK.

Diketahui, proses TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN menjadi polemik. Pegawai KPK yang mengikuti TWK awalnya berjumlah 1.349 orang. Namun 75 orang pegawai KPK dinyatakan tak lulus tes tersebut.

Beberapa pegawai yang tak lolos tersebut di antaranya pegawai senior yang berjasa menangani kasus-kasus korupsi besar seperti Novel Baswedan, Ambarita Damanik, juga Harun Al Rasyid. Ada pula pegawai yang menempati posisi direktur seperti Sujanarko dan Giri Suprapdiono.

Polemik tes wawasan kebangsaan yang berujung  pembebastugasan 75 pegawai KPK bermula sejak awal Mei 2021. Belakangan rapat pimpinan KPK dengan sejumlah petinggi kementerian dan lembaga memutuskan 51 dari 75 pegawai yang tak lulus TWK tak lagi bisa bergabung dengan KPK. Sedangkan 24 di antaranya akan mengikuti pembinaan untuk menjadi ASN. 

Sejumlah pihak termasuk akademisi dan aktivis antikorupsi hingga eks pimpinan KPK menganggap tes tersebut problematis. TWK yang menyingkirkan sejumlah orang itu juga dianggap sebagai bagian dari upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Penjagaat ketat di Gedung  Merah Putih yang jadi markas KPK dilakukan ratusan polisi saat proses pelantikan pegawai  KPK menjadi ASN dilakukan jajaran kepolisian. 

Aparat keamanan gabungan juga tampak menggelar apel di depan Gedung KPK. Tampak pula aparat turut menyekat Jalan Kuningan Persada sebelah utara dan selatan kantor KPK.

Terlihat pula beberapa petugas berpakaian kepolisian menjaga pintu gerbang utama yang biasa digunakan untuk masuk ke Gedung KPK.

Aparat tampak menyiagakan pelbagai kendaraan taktis yang tersebar di sekitar area KPK. Di antaranya water cannon, baracuda, kendaraan bermotor Brimob, mobil dalmas hingga bus TNI dan Polri sudah bersiaga di sepanjang jalan Kuningan Persada. (WF/RED)