Header Ads

https://bizlawnews.id/

Sinyal SOS Utang RI dari BPK

Tren kenaikan utang pemerintah Indonesia yang semakin besar menjadikan Badan Pemeriksa Keuangan memberikan sinyalemen kekhawatiran utang tersebut tidak terbayar. Foto : Ist. 

JAKARTA 
- Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat selama 2020.

Pihaknya memperhatikan beberapa hal yang harus diwaspadai pemerintah. Salah satunya penambahan utang pemerintah. Ketua BPK Agung Firman Sampurna khawatir, pemerintah tidak mampu untuk membayarnya. 

"Memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," jelas Agung 

Firman dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/6/2021). BPK melaporkan, realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun lalu sebesar Rp1.647,78t triliun atau mencapai 96,93% dari anggaran.

Sementara itu, realisasi belanja negara tahun lalu sebesar Rp2.595,48 triliun atau mencapai 94,75% dari anggaran. Hal itu membuat defisit anggaran tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp947,70 triliun atau 6,14% dari PDB.

Kendati demikian, realisasi pembiayaan tahun 2020 mencapai Rp1.193,29 triliun atau sebesar 125,91% dari nilai defisitnya. Sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp245,59 triliun.

Realisasi pembiayaan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp1.225,9 triliun, yang berarti pengadaan utang tahun 2020 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit. 

Dia juga mengungkapkan, bahwa utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) yakni, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25% - 35%.

Kemudian, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6% - 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7% - 19%. Serta rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi IDR sebesar 92% - 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90% - 150%.

Sebatas informasi, hingga akhir Desember 2020, utang pemerintah sudah mencapai Rp6.074,56 triliun. Posisi utang tersebut naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019 lalu. 

Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp4.778 triliun. (RD)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.