Header Ads

https://bizlawnews.id/

Stafsus Menkeu Jelaskan Pengenaan PPN Pada Sembako

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Foto : PR

JAKARTA
- Penolakan berbagai pihak terkait rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako atau bahan kebutuhan pokok membuat staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo angkat bicara. 

Ia memberikan penjelasan mengenai rencana pemerintah untuk menaikkan  PPN hingga menetapkan sembako sebagai objek. 

Untuk diketahui, rencana pengenaan PPN untuk  sembako tersebut, telah dimasukkan ke dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Yustinus mengatakan, dalam RUU itu juga terkait rencana kenaikan tarif PPN hingga pajak untuk sembako itu merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara yang terdampak Pandemi COVID-19.

”Jika saat pandemi kita bertumpu pada pembiayaan utang karena penerimaan pajak turun, bagaimana dengan pasca-pandemi? Tentu saja kembali ke optimalisasi penerimaan pajak," kata dia seperti dikutip dari akun Twitternya @prastow, Kamis (10/6/2021).

Terkait kenaikan tarif PPN, Yustinus menjelaskan, Pemerintah tidak serta merta menaikkan besaran nilainya melainkan akan menggunakan skema multi tarif. Artinya tarif tidak tunggal demi keadilan.

Yustinus mengatakan sembako yang dikonsumsi masyarakat banyak atau kelas menengah ke bawah mustinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10 persen. 

Sebaliknya, kebutuhan pokok yang hanya dikonsumsi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. ”Ini adil bukan? Yang mampu mensubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong," ujarnya juga. 

Terkait pengenaan PPN untuk sembako, Yustinus tidak menampik bahwa pemerintah memang butuh uang akibat Pandemi COVID-19. Makanya, katanya lagi, pemerintah mencari sumber-sumber penerimaan negara yang baru meski tidak akan sembrono saat menerapkannya.

"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya?Kembali ke awal, Enggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil!," tegasnya juga. (tim redaksi)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.