Header Ads

https://daihatsu.co.id/

Wartawan Masih Persoalkan Pernyataan Kajari Pati

Pertemuan Kajari Pati dengan Wartawan dan LSM di Kabupaten Pati pada Rabu (2/6). Foto : Wisnu Hendro/Pati.

PATI
- Pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati Mahmudi dengan meminta maaf atas ungkapannya pada sosialisasi dengan Kepala Desa se-Kabupaten Pati yang memicu kegaduhan ternyata masih menyisakan masalah.

Pertemuan yang dilakukan oleh Mahmudi bersama dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan media massa di aula kantor Kejari Pati pada Rabu (2/6/2021), belum ada penyelesaian  yang disampaikan oleh wartawan, meski dengan para LSM dianggap sudah selesai.  

Wartawan pada kesempatan itu memberikan apresiasi kepada Mahmudi selaku Kepala Kejari yang meminta maaf atas pernyataannya soal "tidak ngefek"dengan pemberitaan, hanya saja dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para wartawan tidak direspon dalam pertemuan itu.

"Saya siap salah, pada intinya saya mohon maaf terkait soal sosialisasi pendampingan yang menyinggung hati teman-teman, dengan rendah hati saya minta maaf," ungkap Mahmudi saat memberikan pernyataan maaf di hadapan para wartawan dan LSM. 


Sebelumnya, dalam undangan dari Kajari Pati dibuat terbatas dan ditujukan kepada LSM dan para wartawan media. Para wartawan media yang masuk dalam ruang aula juga harus wartawan yang berlegalitas atau wartawan yang pernah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sesuai dalam formulir yang dibuat oleh Kejaksaan.

"Dari teman LSM ada 7 orang, dan media ada sekitar 6 orang," ungkap Kasiintel Kejari Pati Sasmito melalui pesawat selulernya.

Rupanya wartawan media masih akan menunggu tanggapan dari Kajari lagi. Terutama soal pernyataan yang disampaikannya, yakni Kajari harus menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang bermitra dengan media. 

Kajari diminta untuk mengklarifikasi dugaan pengkondisian terhadap media dan LSM berupa uang sebesar Rp 15 juta yang disampaikan melalui salah satu Kasi. Hal itu dianggap menjadi penyebab saling tuding antara wartawan dan LSM. 

Wartawan meminta agar Kajari memberikan sikap bahwa tidak ada Kepala Desa atau Instansi yang kebal hukum, dan hal-hal yang dimuat oleh media akan ditindaklanjuti meski itu tidak melalui laporan. Hal itu dikarenakan bisa meresahkan masyarakat,  termasuk informasi soal dugaan adanya keretakan di internal Kejaksaan Negeri Pati yang saat ini sudah menjadi konsumsi publik.

Menanggapi hal itu, Kajari Pati Mahmudi saat dihubungi melalui pesan whatsappsnya, Mahmudi menepis soal pengkondisian uang sebesar Rp 15 juta,  dan timnya juga langsung turun dan tidak ada pengkondisian. Ia juga menjelaskan, soal adanya keretakan di internal Kejaksaan dan sudah menjadi wacana di masyarakat seperti yang disampaikan oleh media. Ia menyatakan, ke depan akan memperbaiki kondisi internal Kejaksaan Negeri Pati yang dianggap kurang kondusif itu.

"Kalau di internal kami ada yang kurang kondusif, nanti akan kita perbaiki," tandasnya.

Disinggung mengenai pendampingan hukum kepada Kepala Desa di sejumlah daerah di Kabupaten Pati yang dianggap meresahkan masyarakat karena terkesan para Kades kebal hukum, Mahmudi mengatakan bahwa langkah yang dilakukan itu adalah pendampingan yuridis formil, bukan soal Kades dan fisiknya. "Yang kami dampingin yuridis formil, bukan kades dan fisiknya," pungkasnya. (Wisnu Hendro/Pati)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.