YLKI Nilai Rencana Pengenaan PPN Pada Sembako Dinilai Tidak Pantas

Rencana UU KUP yang menjadikan sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN) dinilai ngawur dan tidak beretika. Ditengah pemerintah memberikan pembebasan pajak barang mewah untuk mobil, namun pemerintah malah diam-diam akan mengenakan pajak terhadap sembako dan juga jasa pendidikan. Foto : Istimewa

JAKARTA - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi tegas menolak rencana pemerintah untuk mengenakan bahan pangan pokok atau sembako sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN). Bahkan, dengan besaran tarif 1 persen sekali pun.

"Saya kira dari sisi etika memang kurang pantas atau bahkan tidak pantas kalau kemudian (sembako) dikenakan tarif PPN. 1 persen pun tidak layak," kerasnya dalam diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu (12/6/2021).

Sebab, menurut Tulus, efek dari pengenaan tarif PPN terhadap kelompok sembako akan menyebabkan terjadinya penyesuaian harga. Sehingga, dapat membebani masyarakat selaku konsumen.

Padahal, saat ini, konsumen masih menanggung sejumlah permasalahan terkait sembako. Diantaranya tingginya biaya logistik hingga distribusi yang tidak merata.

"Itu jadi beban yang berat bagi masyarakat dan kemudian memukul daya beli," bebernya. Maka dari itu, dia mendesak pemerintah untuk lebih fokus memperbaiki sistem logistik agar lebih efisien hingga pemerataan distribusi ketimbang mengenakan pajak untuk sembako. 

Dengan begitu, konsumen akan memperoleh manfaat berlipat atas penurunan harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan. "Karena dalam melihat suatu (perbaikan) komoditas bukan hanya soal harga. Tetapi efek lainnya juga," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mati-matian menampik isu yang sudah telanjur beredar di masyarakat. Dia meminta kepada masyarakat agar tidak terpancing mengenai informasi miring terkait pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai PPN untuk sembako. 

Apalagi isu ini dibenturkan dengan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk roda empat. 

"Seolah-olah PPnBM mobil diberikan lalu sembako dipajakin, ini teknik hoaks yang bagus banget. Jadi kita perlu menyeimbangkan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Kamis (10/4/2021).

Bendahara Negara itu juga meminta kepada Komisi XI DPR RI agar ikut membantu pemerintah dalam mengawal berbagai anggapan miring tersebut. Jangan sampai hal tersebut kemudian menjadi bola liar dan diterima mentah-mentah oleh masyarakat.

"Saya mohon kepada seluruh pimpinan Komisi XI untuk kita mengawal dari tadi yang ditanyakan," pintanya. (RD)