Header Ads

https://bizlawnews.id/

Edhy Prabowo Divonis Lima Tahun Penjara, Dena Rp400 juta dan Dicabut Hak Politiknya

 

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai menjalani sidang putusan 
secara daring dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/7/2021). Foto: istimewa

JAKARTA - Persidangan kasus korupsi benih bening lobster (BBL) atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo hari ini beragendakan putusan. Mantan Menteri KKP itu divonis penjara lima tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/7/2021) sore.

Selain pidana badan, Edhy Prabowo yang juga politisi Partai Gerindra juga dijatuhi denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu juga, Edhy harus membayar uang pengganti Rp9.687.447.219 dan USD 77 ribu. 

Selain itu, Edhy juga dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak selesai menjalani masa pidana.

Usai mendengarkan vonis itu, Edhy yang menjalani persidangan secara daring mengaku sedih. Ia menyatakan akan pikir-pikir terkait langkah hukum selanjutnya yang akan diambil. Edhy masih bisa melakukan banding, peninjauan kembali, hingga kasasi.

"Ya saya mau pikir-pikir dulu, saya sedih hasil ini tidak sesuai dengan fakta persidangan," kata Edhy usai menjalani sidang vonis terhadap dirinya di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Dalam putusannya, majelis hakim menilai Edhy terbukti menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benur. Suap diberikan guna mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL kepada PT DPPP dan para eksportir BBL lainnya.

Sedangkan untuk pembayaran uang pengganti Rp9.687.447.219 dan USD 77 ribu, hakim meminta diperhitungkan uang yang telah dikembalikan. Apabila uang pengganti tidak dibayar setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti. 

Apabila aset Edhy tidak cukup, maka Edhy harus dihukum pidana badan selama dua tahun. Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal.

Seperti hal yang memberatkan, Edhy dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN. "Terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu menteri tidak memberikan teladan yang baik," ungkap hakim.

Sementara untuk meringankan, Edhy dinilai bersikap sopan dalam persidangan. Edhy juga belum pernah dihukum, dan sebagian aset sudah disita.

Sama seperti Edhy, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga memilih pikir-pikir terkait vonis itu. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Edhy dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. (RD)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.