Header Ads

https://bizlawnews.id/

ICW : Kejaksaan Agung Sukses Menorehkan Noktah Hitam Pemberantasan Korupsi

Jaksa Pinangki yang dipotong hukumannya oleh Hakim Pengadilan Tinggi dari 10 tahun menjadi 4 tahun, dan Kejaksaan Agung menyatakan tidak banding. Foto : detik.

JAKARTA -
 Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memutuskan untuk tidak mengajukan Kasasi atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menyunat hukuman Pinangki Sirna Malasari atau Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Publik pun dibuat heran karenanya. Bukan hanya sejak awal kasus ini penuh kejutan, melainkan keputusan Kejaksaan Agung tidak mengajukan Kasasi itu yang menjadi perhatian.


Sindiran datang salah satunya dari Indonesia Corruption Watch (ICW). LSM antikorupsi itu menyindir Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya karena tidak mengajukan kasasi terhadap pengurangan hukuman salah satu pegawainya tersebut.

"ICW mengucapkan selamat kepada Bapak ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung karena telah berhasil mempertahankan vonis ringan kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari," terang Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (6/7/2021).

Tak hanya itu, ia juga mengatakan Kejagung sukses menorehkan noktah hitam dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Seharusnya, Pinangki yang merupakan penegak hukum diganjar hukuman maksimal bukan hanya vonis empat tahun penjara.

Lebih lanjut, Kurnia menyebutkan seluruh penanganan kasus suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh jaksa Pinangki dianggap hanya dagelan atau candaan semata oleh ICW.

"Betapa tidak, begitu banyak celah-celah yang tak mau dibongkar oleh Kejagung. Salah satunya di antaranya dugaan keterlibatan petinggi di instansi penegak hukum yang menjamin Pinangki untuk dapat bertemu dengan Joko S Tjandra," tegasnya juga.

Tak hanya itu, Kurnia juga menilai proses hukum yang saat ini terjadi bisa jadi penilaian publik bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembiaran terhadap praktek-praktek korupsi.

"Dalam proses hukum ini pula publik bisa melihat betapa KPK melakukan pembiaran atas penanganan perkara yang penuh dengan konflik kepentingan," cetusnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) tidak mengajukan kasasi atau menerima putusan banding PT DKI Jakarta yang mengurangi hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Dalam putusan PT DKI itu, hukuman Pinangki dikurangi enam tahun dari 10 tahun penjara yang ditetapkan dalam pengadilan tingkat pertama. Akibatnya, hukuman Pinangki hanya empat tahun penjara.

"Betul, JPU tidak mengajukan permohonan kasasi," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Riono Budi Santoso saat ditanya wartawan terkait kasus jaksa Pinangki, Senin (5/7/2021).

Menurut Riono, salah satu alasan jaksa tak mengajukan kasasi karena menganggap semua tuntutan sudah terpenuhi dalam putusan PT Jakarta tersebut. Sehingga, tidak ada alasan kuat untuk mengajukan permohonan kasasi.

"JPU berpandangan bahwa tuntutan telah dipenuhi dalam putusan PT Jakarta. Jadi tidak terdapat alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP," ungkapnya.

Sebelumnya, Pinangki dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi fatwa Mahkah Agung (MA). Sehingga, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Pinangki dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tapi di tingkat banding, Majelis banding di PT DKI Jakarta memutus mengurangi hukuman Pinangki selama 6 tahun. Sehingga, hukuman pidana penjaranya hanya 4 tahun.BRD)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.