Header Ads

https://bizlawnews.id/

Pemerintah Larang Gelar Sholat Idul Adha dan Pawai Takbir di Jawa-Bali

Kegiatan Sholat Idul Adha dihimbau untuk dilakukan di rumah masing-masing. Pun demikian dengan pawai takbir menjelang Idul Adha juga dilarang di wilayah PPKM Darurat Jawa - Bali.

JAKARTA 
- Pencegahan penularan virus Corona dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali berlaku tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021,  ternyata termasuk pelarangan kegiatan keagamaan. 

 
Pemerintah meniadakan pelaksanaan salat Idul Adha berjamaah di seluruh wilayah Pulau Jawa-Bali untuk mencegah kerumunan yang mungkin terjadi penularan virus COVID-19. Selain itu juga arak-arakan menyambut Idul Adha yang jatuh pada 20 Juli 2021 juga dilarang. 

Menteri Agama Indonesia Yaqut Cholil Qoumas mengatakan keputusan pelarangan tersebut diambil usai pemerintah menggelar rapat bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada Jumat (2/7/2021). 

”Jadi selain melarang kegiatan salat Idul Adha, pemerintah  juga melarang kegiatan takbir di dalam masjid dan juga takbir keliling di wilayah PPKM Darurat,” terangnya dalam konferensi pers virtual Jumat (2/7/2021). 

Jadi, lanjutnya, takbiran keliling arak-arakan itu mulai dari jalan kaki maupun menggunakan kendaraan, dan di dalam masjid juga ditiadakan. ”Takbiran di rumah masing-masing," tandas Gus Yaqut. 

Terkait dengan penyembelihan hewan kurban, Yaqut mengatakan kalau pemerintah akan mengeluarkan aturan teknis terkait penyembelihan hewan tersebut. 

”Penyembelihan hewan kurban itu di tempat yang terbuka dibatasi dan hanya boleh menyaksikan hanya yang berkurban. Intinya menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi menularkan virus Corona," jelasnya  juga. 

Yaqut juga mengatakan pembagian hewan kurban hanya boleh dilakukan secara langsung ke rumah-rumah warga yang berhak mendapatkan. Tujuannya juga untuk menghindari kerumunan. 

Untuk diketahui, pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli di wilayah Jawa dan Bali menyusul terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Dalam kebijakan ini, pemerintah melarang mal dan pusat perbelanjaan untuk beroperasi sementara waktu. (RD)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.