Header Ads

https://bizlawnews.id/

PPKM Darurat, Seluruh Bantuan Sosial Dipercepat

Pemerintah berjanji untuk secepatnya menyalurkan bantuan sosial dalam pelaksanaan PPKM Darurat 3-20 Juli 2021. Foto : Detik.com

JAKARTA 
- Seiring pemberlakuan PPKM Darurat di Pulau Jawa-Bali, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan kebijakan kalau Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2021 diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak COVID-19.

BLT Desa tersebut diberikan kepada target penerima sekitar 8 juta keluarga miskin atau yang tidak mampu dengan besaran Rp300.000 per kelompok penerima perbulan dengan total proyeksi anggaran sebesar Rp28,8 triliun.

”Kemudian BLT Desa juga bisa dibayarkan secara rapel triwulanan dan kebijakan baru ini kita akan sampaikan di bulan Juli ini sehingga dalam pelaksanaan PPKM Darurat masyarakat bisa mendapatkan terutama di desa tadi yang kelompok petani, pedagang, buruh, nelayan dan juga guru bisa mendapatkan bantuan yang tepat waktu pada bulan Juli ini,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Sabtu (3/7/2021).

Menurut Sri Mulyani juga, dengan adanya PPKM Darurat, maka penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dipercepat.

Dimana anggaran PKH Tahun 2021 sebesar Rp28,31 triliun akan disalurkan untuk 10 juta kelompok penerima. "Realisasi sampai dengan Q2 adalah Rp13,96 triliun," ujar Sri Mulyani juga.

”Dengan adanya PPKM Darurat mestinya kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya di triwulan ketiga ini pada bulan Juli dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH,” sambungnya. 

Selain itu, keluarga PKH juga mendapatkan penyaluran kartu sembako dengan total anggaran Rp42,37 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk diketahui, sampai dengan Juni, realisasinya anggaran Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM. Sehingga masih tersedia ruang untuk hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako yang nilainya sebesar Rp200.000 perbulan.

”Pada saat PPKM Darurat ini kita meminta kepada Kementerian Sosial untuk segera mencairkan anggaran mencapai 18,8 juta. Jadi masih ada tambahan 3 juta yang bisa ditambahkan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada dan juga diminta untuk dilakukan percepatan penyaluran,” paparnya juga. 

Respon lain dari APBN untuk PPKM Darurat adalah menambah target penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan total alokasi Rp15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp1,2 juta bantuan produktif cash.

Untuk kuartal 1 dan kuartal 2 baru terealisir 9,8 juta penerima dengan realisasinya Rp11,76 triliun. ”Untuk PPKM Darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya Rp3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat,” cetusnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga mengemukakan bahwa ada sederet program lain untuk mendukung masyarakat, seperti program kartu pra kerja.

Dimana penerima manfaat mendapatkan manfaat pelatihan yang nilainya Rp1 juta, insentif pelatihan sebesar Rp2,4 juta yaitu Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, insentif survei Rp150.000 untuk tiga kali survey sehingga total manfaat setiap peserta adalah Rp3,55 juta.

Adapun realisasinya sampai dengan 30 Juni ini Rp10 triliun sudah tercairkan anggaran untuk 2,8 juta peserta dan angka yang sama diproyeksikan juga untuk target semester 2 dengan adanya PPKM Darurat.

”Jadi itu adalah dukungan APBN  dalam merespons kondisi COVID-19 ini dan terutama dalam mengakselerasi, sehingga dana APBN betul-betul bisa tersalurkan dan tepat waktu dan tepat target. Ini yang terus kita koordinasi dengan para menteri terkait dan juga tentu dengan daerah,” pungkas Sri Mulyani juga. (RD/WF)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.