Header Ads

https://bizlawnews.id/

Televisi Pasca Putusan MK


Oleh : M. Soleh*

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya nomor 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januri 2021 menolak permohonan judicial review RCTI dan Inews mengenai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan dengan perangkat penerima siaran”.

Dalam permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, RCTI mempertentangkan Pasal 1 Angka 2 UU Penyiaran tersebut dengan tiga pasal dalam konstitusi, yakni, Pasal 1 Ayat (3); Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Menurut pandangan RCTI, definisi Pasal 1 Angka 2 telah menimbulkan perbedaan perlakuan (unequal treatment) antara pemohon sebagai penyelenggara penyiaran yang menggunakan spektrum frekwensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang memanfaatkan internet dalam aktivitas penyiaran, 

Dalam pandangan pemohon, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 3 Tahun 2016, layanan konten melalui internet sebenarnya masuk dalam kategori “siaran” apabila merujuk pada definisi siaran dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, dalam hal ini layanan over the top yang masyarakat kerap menyebutnya sebagai media baru, seperti youtube, netlix, facebook, Instagram dan sejenisnya dalam wujud video on demand/streaming, hanya berbeda pada metode pemancarluasan/penyebarluasan. 

Lebih rinci, RCTI menganggap definisi Pasal 1 Angka 2 tersebut hanya berlaku untuk penyelenggara penyiaran konvensional. Meskipun ada frase “media lainnya”, yang bisa ditafsirkan sebagai media internet, tetapi dalam praktiknya tidak mengikat bagi penyelenggara penyiaraan over the top. Bisa dikatakan, masih dalam pandangan RCTI, penyelenggara penyiaran berbasis internet tidak terikat dengan UU Penyiaran, sehingga seyogianya MK menambah rumusan pengertian atau definisi penyiaran dengan frase baru untuk memayungi penyiaran berbasis internet di dalam Pasal 1 Ayat 2 tersebut. Pemohon meminta agar layanan siaran berbasis internet seharusnya diatur pula dalam UU Penyiaran karena memiliki unsur-unsur yang sama sebagaimana halnya lembaga penyiaran konvensional, seperti gambar, suara, grafis, karakter, dan lain-lain.  

MK menolak permohonan RCTI dan Inews dengan alasan tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 sepanjang berkaitan dengan dalil para pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. MK menilai memasukkan begitu saja penyelenggaraan penyiaran berbasis internet dalam rumusan pengertian penyiaran sebagaimana didalilkan para pemohon tanpa perlu mengubah secara keseluruhan UU Penyiaran, justru akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Terlebih, layanan OTT (layanan penyiaran berbasis internet) pada prinsipnya memiliki layanan berbeda dengan penyelenggaran penyiaran yang konvensional (hukumonline.com) 

Keseimbangan Perlakuan

Penolakan permohonan RCTI ini merupakan dinamika menarik dalam pergulatan politik hukum penyiaran yang selama ini diperbincangkan dihadapan publik. Ini sekaligus membuka wacana sejauhmana negara memberikan keseimbangan yang adil terhadap dua rezim penyiaran yang berbeda. Kehadiran negara dalam hal penyelenggaraan penyiaran menjadi sangat penting diangkat terutama terhadap dinamika maraknya konten media penyiaran berbasis internet.

Kesimbangan yang dituntut oleh media penyiaran berbasis frekwensi kepada negara yang utama karena penetrasi penyiaran berbasis internet, seperti youtube, facebook, Instagram dan sejenisnya semakin masif di kalangan masyarakat tertentu. Sebagian kalangan masyarakat, terutama kaum milineal lebih memilih mencari informasi dan hiburan melalui media penyiaran berbasis internet daripada televisi. 

Laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten HootSuite, dan agensi pemasaran media sosial We Are Social dalam laporan bertajuk "Digital 2021", menyampaikan

bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. 

Namun demikian, meskipun banyak milineal diasumsikan lebih memilih media penyiaran berbasis internet, data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan masyarakat lebih percaya informasi yang disampaikan televisi. Masyarakat lebih banyak waktu nonton TV. Berdasarkan survei AC Nielsen, kisarannya tiga jam empat menit dalam sehari. 

Berdasarkan data yang disajikan oleh IDN Research Institute pada 2020 menunjukkan konsumsi televisi untuk usia 21-36 ini masih relatif tinggi. Dari data tersebut, 89 Persen masyarakat lebih percaya informasi dari televisi dibanding dari internet. Data ini memperkuat penilaian bahwa dalam hal penyajian informasi, televisi lebih terverifikasi dan dapat dipertanggung-jawabkan dibandingkan dari media penyiaran berbasis internet.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga penyiaran konvensional menuntut “persamaan” dengan penyelenggara konten penyiaran media berbasis internet, hendaknya dapat dilihat dalam konteks menggapai keadilan yang berbasis konstitusi, perundang-undangan dan dinamika perkembangan masyarakat di era konvergensi media. Keseimbangan ini diperlukan semata-mata karena kedua rezim penyiaran ini sudah sangat kental bersaing, setidaknya secara konten, namun karena karakteristik yang berbeda, alas legalnya diargumentasi dan dibuat berbeda. Padahal dampak yang timbulkan akibat persaingan tersebut sangat nyata terjadi.

Penolakan permohonan oleh MK sepatutnya tidak juga berarti memberikan ruang kepada penyelenggara media penyiaran berbasis internet menjadi besar kepala. Keluhan masyarakat terhadap konten penyiaran berbasis internet juga sangatlah besar. Penyebaran hoax, pornografi, penyampaian narasi kebencian justru paling banyak datang dari penyiaran versi media baru, bukan berasal dari penyiaran televisi. 

Menurut Situs Kementerian Komunikasi dan Informasi  menyebutkan ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Penyiaran berbasis internet telah dimanfaatkan kelompok tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Maka, ketika KPI misalnya ingin juga ikut mengawasi konten media baru menjadi mudah dipahami, karena ada sejenis panggilan untuk mengawasi konten yang dapat berpotensi merusak, tentunya juga tidak mengurangi kreatifitas para penggiat konten dan kebebasan berekspresi serta aktivitas ekonomi melalui sistem online.

Sebaliknya, Putusan MK ini juga dapat dimanfaatkan dapat menjadi momentum perbaikan bagi penyelenggara penyiaran konvensional itu sendiri untuk berbenah. Sebagaimana banyak dikeluhkan masyarakat mengenai kualitas konten informasi, hiburan dan pendidikan. Masih banyak acara televisi dianggap kurang mendidik dan pemberitaan yang kurang seimbang. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara stasiun televisi seraya mencermati perubahan pola komunikasi dan informasi yang sangat cepat, ikut mempengaruhi pilihan-pilihan masyarakat dalam mencari informasi dan hiburan.


* Penulis adalah Analis Kebijakan Muda di Sekretariat Wakil Presiden




Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.