Kadishub Kota Cilegon Terjerat Korupsi Setoran Parkir?

Kadishub Kota Cilegon Uteng Dedi Apendi saat ditangkap tim Kejari Cilegon, Kamis (19/8). Foto : Ist.

CILEGON - Masih saja kekurangamanahan terhadap pengelolaan anggaran terjadi. Meskipun sudah banyak pejabat daerah yang terjerat korupsi, namun pemberitaan mengenai rasuah di daerah tetap menghiasi media. 

 

Kali ini, dugaan terjadinya korupsi ada di Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang diduga terima suap parkir Rp530 juta. 

 

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mendengar kabar itu mengaku kaget. Ia juga tak menyangka Kadishub Cilegon Uteng Dedi Apendi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Cilegon, Kamis (19/8/2021).

Dia mengaku baru mengatahui kabar tersebut dari media. "Baru tahu saya, tadi baru baca dari media. Saya bilang ada apa itu. Saya baru tahu, kaget juga sih," kata Helldy kepada awak media usai Rapat di Bappeda Cilegon, Jumat (20/8/2021).

 

Dirinya mengetahui soal Kadishub Uteng Dedi Apendi diperiksa Kejari Cilegon. 

"Yang saya tahu beliau (Uteng Dedi Apendi-red) dipanggil Kejari Cilegon untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Tapi itu kan kebijakan dan ranah daripada Kejari Cilegon, tentunya kita tidak bisa mengikuti ke ranah itu," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, menyerahkan semua proses hukum ke Kejari Cilegon supaya kasus suap yang menyeret Kadishub Cilegon tersebut bisa terang benderang. 

"Kita kembalikan lagi ke Kejari, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari Kejari soal penetapan tersangka," imbuhnya.

Lebih lanjut, Helldy mengaku belum mengetahui secara pasti terkait dugaan suap lahan parkir yang di lakukan Kadishub Cilegon.

"Nanti saya akan bicara dengan ibu Kajari perihal kasusnya, karena selama ini Kejari Cilegon itu sangat tertutup," singkatnya.

Disinggung wartawan soal pengelolaan parkir di pasar Keranggot yang belakangan ini ramai diperbincangkan dan dikelola oleh PT KSS atau Kujang Sakti Siliwangi, Helldy menegaskan, bahwa pengelolaan parkir di pasar Keranggot dinyatakan dibatalkan. 

"Mengenai status pengelolaan parkir pasar Keranggot Itu enggak ada pengelolaan parkir. Kan kemarin itu kita sudah batalkan semuanya, itu dibatalkan bukan ditunda lagi," tegasnya.

Pembatalan dilakukan Pemkot Cilegon mengingat status lahan tersebut masih menjadi milik Pemkot Cilegon dengan kewenangan Disperindag dan belum dihibahkan ke Dishub. 

"Sepengetahuan saya, setelah saya pelajari lahan tersebut itu masih milik Disperindag dan belum diberikan kepada Dishub untuk dikelola. Jadi harus dialihkan dulu dari Disperindag kepada Dishub dan melakukan permohonan kepada Wali Kota Cilegon," tuntasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan atau Kadishub Cilegon Uteng Dedi Apendi resmi ditetapkan tersangka kasus suap parkir Rp530 juta, Kamis (19/8/2021). 

Uteng Dedi Apendi terbukti terima suap Rp530 juta untuk pengelolaan parkir.

Kadishub Cilegon resmi ditahan Kejari Cilegon dan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas IIA Cilegon. Uteng ditahan selama 20 hari ke depan.

Diketahui, Uteng terbukti telah mengeluarkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir atau SPTP untuk menguntungkan diri sendiri. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilegon Ely Kusumastuti mengatakan, pihaknya menetapkan tersangka tentunya tidak gegabah. 

Sebelum itu, kata Ely, dirinya mengumpulkan bukti-bukti otentik dan melakukan pemeriksaan kepada para saksi. 'Berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah menetapkan seorang tersangka yang berinisial U.D.A selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon. 

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon telah menemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi," kata Ely kepada awak media di Cilegon.

Dia menambahkan, ada petunjuk alat bukti surat serta barang bukti yang memperkuat dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi. Ely menjelaskan, Uteng Dedi Apendi yang merupakan Kadishub yang telah terbukti menerima suap dari 2 perusahaan swasta untuk pengelolaan parkir di pasar Keranggot Kota Cilegon dengan nilai sebesar Rp530 juta. 

"Iya ada dua swasta yang memberikan suap. Saya tidak bisa sebutkan, titik lokasinya lahannya yaitu di Pasar Keranggot. Kepala Dinas Perhubungan ini menerima suap sebesar Rp530 juta," bebernya.

Modus yang dilakukan oleh ke 2 pihak swasta bersama Uteng Dedi Apendi dengan pembayaran kepada pribadi Uteng dilakukan secara bertahap oleh pihak perusahaan kepada Uteng. 

"Dilakukan pembayaran dari swasta kepada UDA secara bertahap, dan tidak sekaligus, dan hanya satu lahan saja yaitu di pasar Keranggot," ujar Ely.

Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil pengumpulan alat bukti dan keterangan dari para saksi sebanyak kurang lebih 15 orang yang diperiksa, pihaknya sudah cukup untuk menetapkan tersangka. 

"Bahwa Sdr. U.D.A selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam menjalankan jabatannya secara melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban atau berhubungan dengan jabatannya," paparnya.

"Yang bersangkutan telah menerima sejumlah uang untuk keperluan atau syarat penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Sehingga sampai dengan hasil penyidikan saat ini, U.D.A telah menerima mahar untuk keperluan pribadinya sebesar kurang lebih Rp530 juta," imbuhnya.

Atas perbuatannya, sambungnya, tersangka Uteng Dedi Apendi disangkakan dengan Pasal 12 huruf a UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi atau Pasal 11 UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi. (tim redaksi)