Diputus 12 Tahun Penjara; Juliari Tak Ajukan Banding

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan tidak akan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang menyatakan dirinya bersalah melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial pandemi covid-19. Jaksa KPK juga tidak melakukan banding atas putusan tersebut. Setelah salinan putusan diterima masing-masing pihak, Jaksa KPK harus segera mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Foto : Ist.

JAKARTA - Mantan Menteri Sosial yang juga Politisi PDI Perjuangan Juliari Batubara akhirnya divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (31/8).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi vonis 12 tahun penjara mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Eksekusi ini dilakukan, karena pihak Juliari Peter Batubara maupun KPK tidak mengajukan upaya hukum banding.

"Informasi dari kepaniteraan PN Jakarta Pusat, terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).

Status hukum Juliari Batubara kini telah berkekuatan hukum tetap. Ali memastikan, Jaksa KPK juga tidak akan mengajukan upaya hukum banding atas vonis 12 tahun pidana penjara terhadap Juliari.

"Oleh karena analisa yuridis jaksa KPK telah diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim dan seluruh amar tuntutan telah pula dikabulkan maka KPK juga tidak lakukan upaya hukum banding," ucap Ali.

Jaksa KPK sampai saat ini masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah itu, akan segera mengeksekusi Juliari untuk menjalani hukuman 12 tahun penjara.

"Berikutnya, setelah tim JPU memperoleh salinan petikan putusan maka segera menyerahkan administrasi perkara kepada jaksa eksekutor KPK untuk pelaksanaan eksekusinya," tegas Ali.

Dalam perkaranya, Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Juliari terbukti menerima suap dalam kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Juliari berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 14.597.450.000. Paling lambat dibayarkan setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap.

Politikus PDI Perjuangan itu juga dijatuhkan hukuman tambahan, untuk tidak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Pidana ini dibebankan setelah Juliari menjalani pidana pokok.

Majelis Hakim meyakini, Juliari Peter Batubara terbukti secara sah menerima suap senilai Rp 32,48 miliar dalam pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Penerimaan suap itu, dilakukan Juliari denhan memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk memungut fee senilai Rp10 ribu per paket bansos sembako ke para rekanan penyedia bansos Covid-19.

Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke sebesar Rp 1,28 miliar. Pemberian uang ini terkait dengan penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai rekanan penyedia bansos Covid-19. Kemudian dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp1,95 miliar dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp29.252.000.000.

Juliari diyakini melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.(RED)