Header Ads

https://bizlawnews.id/

Luhut Sebut Keluarkan Data Kematian dari Indikator Penanganan Covid-19; DPR RI Desak Pemerintah Serius dan Jangan Sembrono

 

Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkapkan tidak akan menggunakan data kematian dalam penanganan pandemi covid-19 dikritik banyak pihak. Kalangan DPR RI juga mendesak agar pemerintah tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif, dan tetap meminta agar data kematian diungkap secara transparan ke publik.  Foto: istimewa

JAKARTA - Rencana pemerintah menghilangkan angka kematian dari data penanganan COVID-19 langsung menuai protes dari anggot DPR RI.  Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai bahwa rakyat tetap perlu mengetahui berapa jumlah orang yang meninggal akibat virus Corona.

"Perlu saya sampaikan kepada pemerintah bahwa rakyat perlu tahu berapa jumlah yang gugur karena COVID-19," kata Rahmad, Rabu (11/8/2021).

Menurutnya juga, jika penyampaian data kematian tidak lagi perhari, tapi bisa dirilis seminggu sekali ataupun perbulan kepada  media  massa untuk  pemberitahuan kepada masyarakat. Yang penting data kematian tetap diungkap ke publik.

"Ini ada nilai positif menurut saya, artinya kalau angka kematian kita masih tinggi itu tentu membuat rakyat terus meningkatkan kewaspadaan," katanya juga.

Rahmad menambahkan, terkait kesalahan input data yang memunculkan kerancuan data kematian oleh pemerintah harus diperbaiki. Rahmad tak ingin data yang disampaikan pemerintah berbeda dengan data di lapangan.

"Kalau salah input data kemudian kesalahan itu ya harus diperbaiki jangan sampai angka yang dilaporkan, angka yang disampaikan kepada masyarakat tidak sinkron dengan fakta di lapangan," cetus Rahmad juga.

Dengan data itu, akan mengubah, dan mempengaruhi penilaian termasuk penanganan pengendalian COVID-19 tersebut. 

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi membantah pemerintah menghapus data angka kematian dalam kasus harian COVID-19 dari indikator penentuan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jodi menjelaskan, angka kasus kematian tidak dipakai hanya untuk sementara waktu, sebab ditemukan adanya penumpukan input data kematian.

"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," kata Jodi, Rabu(11/8/2021)

Sebab itu, kata dia juga, terjadi distorsi pada analisis. Sehingga sulit untuk menilai perkembangan situasi daerah.

"Banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," ungka Jodi juga.

Tidak hanya itu, Jodi juga mengakui hal serupa terjadi dengan kasus aktif. Kemudian juga, banyaknya kasus sembuh yang belum dilaporkan.

"Terjadi dengan kasus aktif banyak kasus sembuh yang belum terlaporkan," tandasnya juga. (tim redaksi)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.