Mengungkap Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Kota Sorong

Dugaan terjadinya korupsi dalam penyelewengan APBD tahun 2019 yang melibatkan Kepala Dinas dan Bendahara Dinas Pendidikan Kota Sorong, Papua Barat. Foto : Ist.

PAPUA - Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Papua Barat PK dan bendahara AP telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam penyelewengan APBD tahun 2019. Barang bukti yang diamankan yakni uang tunai senilai Rp147 juta.

Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, AKP Nirwan Fakaubun membenarkan bahwa kedua tersangka telah diamankan pada 16 Agustus 2021 berdasarkan Laporan Polisi pada bulan November 2020. 

"Ada dugaan korupsi untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan lelangan profesi atau jasa penunjang pendidikan atau dana insentif tambahan untuk PNS, guru dan honorer," kata AKP Nirwan di Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (19/8/2021). 

Dana tersebut merupakan anggaran perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DIPA tahun ajaran 2019. 

Total dananya sebesar Rp14 miliar. Dalam proses pembayaran terdapat pembayaran fiktif dan sesuai hasil audit BPKP Rp461.000.000 kerugian negara.

Dia menjelaskan, pembayaran fiktif yang dimaksud yakni bukti penerimaan pembayaran insentif atas nama guru yang tidak ada atau sudah meninggal dunia. Polisi menyita barang bukti sebesar Rp147 juta dari sebagian kerugian negara.

"Kami telah menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp147.000.000 dari sebagian uang kerugian negara tersebut," ujar AKP Nirwan. Dia menambahkan, penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi termasuk BPKP dan telah menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka. 

Keduanya dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (RD)