Tak Peka dan Tak Elok Melontarkan Wacana Amandemen UUD'45 Saat Pandemi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto : Ist.

JAKARTA - Kondisi masyarakat masih susah dan berat keadaannya dalam menghadapi pandemi covid-19, malah disuguhkan upaya MPR mengamandemen UUD 1945. Tentu saja, rencana MPR itu menuai pro kontra, bahkan di internalnya sendiri. 

Beberapa fraksi menilai amandemen saat pandemi tidak tepat, ada juga yang khawatir amandemen membuka kotak pandora akan mengubah ketentuan lain.

Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan pihaknya tengah menyelesaikan amandemen UUD untuk merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dulu disebut GBHN. 

"Saat ini Badan Pengkajian MPR bekerja sama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR serta melibatkan pakar hingga kementerian, sedang merumuskan," kata Bambang di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Amandemen yang disepakati untuk menghidupkan GBHN yang kini bernama Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tengah berlangsung dan masih terus dikaji. 

Dia mengatakan, proses amandemen UUD 1945 sudah diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945. Ayat 1 menjelaskan, usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, yakni sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR.

"Di ayat 2 Pasal 37 UUD NRI 1945 dijelaskan pula bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya," ucap Bamsoet, sapaan akrabnya.

Eks Ketua DPR itu menegaskan disetujui tidaknya amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan PPHN, sangat tergantung dinamika politik yang berkembang serta keputusan partai politik dan kelompok DPD.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan pentingnya menghadirkan PPHN sebagai bintang arah pembangunan nasional itu, tidak muncul begitu saja. Tetapi, sudah menjadi rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan MPR RI periode  2014-2019. 

Rekomendasi mengusulkan amandemen terbatas UUD NRI 1945 agar MPR memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional ‘model GBHN’, yang disebut PPHN.

"MPR RI periode saat ini hanya melaksanakan rekomendasi dari MPR RI periode sebelumnya," tutur Bamsoet. 

"Perlunya kehadiran PPHN ini juga telah mendapat dukungan dari Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), serta sejumlah kampus di Indonesia," pungkasnya.

Apabila semua pimpinan partai politik sudah sepaham serta sepakat dan menugaskan anggotanya untuk mengajukan dukungan tanda tangan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, barulah pimpinan MPR RI akan mengurus teknis administrasi pengajuan usul amandemen UUD NRI Tahun 1945 sesuai pasal 37 UUD NRI 1945, yang hanya fokus pada penambahan dua pasal. 

"Sehingga, amandemen terbatas tidak akan mengarah kepada hal lain diluar PPHN," jelas Bamsoet.

Anggota Dewan Pakar KAHMI ini memaparkan bentuk hukum yang ideal bagi PPHN adalah melalui ketetapan MPR. Bukan melalui undang-undang yang masih dapat diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. 

Juga bukan diatur langsung dalam konstitusi. Karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, maka materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi. (RD)