Akhirnya, Alex Noerdin Ditetapkan sebagai Tersangka Pembelian Gas Bumi

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin saat ditahan Kejaksaan Agung. Foto : Detik.

JAKARTA - Akhirnya, setelah beberapa kali disebut dalam penyelidikan, akhirnya Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kamis (16/9/2021).

Penetapan tersangka mantan Gubernur Sumsel dua periode tersebut, terkait kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp427 miliar.

Selain Alex Noerdin yang menjabat gubernur periode 2008-2018, kejaksaan juga menetapkan Muddai Maddang, mantan komisaris PDPDE Gas, juga sebagai tersangka. 

Terkait kasus ini, penyidikan Jampidsus, sementara ini, sudah menetapkan empat tersangka.  Pekan sebelumnya, tepatnya Kamis (2/9/2021), Jampidsus menetapkan dua tersangka awal kasus itu yakni Caca Isa Saleh S, selaku Direktur Utama (Dirut) PDPDE Sumsel, bersama A Yaniarsyah, Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN).

Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi membenarkan kabar tentang penetapan Alex Noerdin, dan Muddai Maddang tersebut. ”Betul,” kata Supardi, Kamis (16/9/2021). 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakan usai ditetapkan tersangka maka keduanya yakni Alex Noerdin dan Muddai Maddang langsung ditahan. 

”Kedua tersangka dinyatakan sehat dan dinyatakan negatif COVID-19, dalam rangka mempercepat penyidikan Alex Noerdin dilakukan penahanan selama 20 hari," kata Leonard dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021).

Alex Noerdin akan menjalani masa tahanan selama 20 hari. Dia akan ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Cabang Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhitung sejak 16 September 2021.

"Mulai hari ini 16 September sampai 5 Oktober 2021 Tersangka Alex Noerdin ditahan di Rutan Kelas I Cipinang Cabang Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi," ujarnya.

Pantauan di lokasi, Alex ketika keluar Gedung Bundar Kejagung langsung digelandang menuju mobil tahanan. Alex terlihat mengenakan rompi oranye bertuliskan tersangka.

Ebenezer pernah menerangkan, kasus korupsi pembelian gas bumi ini berawal pada 2010 lalu. Bermula dari pemberian alokasi pembelian gas bumi bagian negara oleh PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas Ltd, Jambi Merang (JOB Jambi Merang). Pemprov Sumsel mendapatkan jatah pemberian 15 MMSCFD atau million standart cubic feet per day.

”Pemberian tersebut berdasarkan keputusan kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas), atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan,” kata Ebenezer. 

Dari keputusan BP Migas tersebut, yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PDPDE Sumsel. Akan tetapi, PDPDE dikatakan saat itu, belum punya pengalaman teknis, maupun pendanaan yang solid. 

Kondisi itu, membawa keputusan lanjutan, dengan menggaet pihak swasta, PT DKLN sebagai mitra kongsi. Kongsi bisnis tersebut, berujung pada pembentukan badan hukum baru yakni, PT PDPDE Gas.

Perusahaan kongsi tersebut, memberikan hak kepemilikan saham kepada PDPDE Sumsel sebesar 15 persen. Sedangkan DKLN sebesar 85 persen. Komposisi kepemilikan mayoritas tersebut yang membuat Yaniarsyah berhak juga atas jabatan Dirut PDPDE Gas. Dari peristiwa tersebut, menurut kejaksaan, negara dirugikan sepanjang 2010 sampai pembukuan 2019. 

”Bahwa akibat dari penyimpangan tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” kata Ebenezer.

Menurut penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Ebenezer lagi, ada dua sumber kerugian negara dalam kasus PDPDE Gas. 

Pertama merugi senilai USD 30,19 juta, atau setara dengan Rp427 miliar sepanjang 2010-2019 selama perjalanan kongsi bisnis dalam PDPDE Sumsel, dan DKLN  tersebut. 

”Kerugian itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas, dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019 yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel,” ujar Ebenezer.

Nilai kerugian kedua, senilai USD 63,75 ribu atau setara Rp 909 juta, dan Rp 2,1 miliar. ”Kerugian negara tersebut, merupakan setoran modal yang seharusnya tidak dibayarkan oleh PDPDE Sumsel kepada PT DKLN,” ujar juga Ebenezer. 

Atas dugaan korupsi tersebut, kata Ebenezer penyidik sementara ini, menetapkan para tersangka yang dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 31/1999-20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan Pasal 3 UU Tipikor.(RD)