Menyoal Tindakan Biadab Pencongkelan Mata Anak

 

oleh : M. Soleh*)

Pemberitaan mengenai seorang anak perempuan, usia enam tahun dicongkel matanya oleh kedua orang tuanya di Kecamatan Tinggimoncing, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pekan lalu, menarik perhatian masyarakat luas. Peristiwa tersebut pun mendapat kecaman netizen di lini media sosial. Publik marah. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, malah diperlakukan secara keji. Gadis kecil inisial AP itu nyaris mengalami kebutaan.
 

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. E. Zulpan mengatakan aksi penganiayaan pertama kali dilakukan oleh ibunya. HAS mencongkel mata sebelah kanan korban dengan menggunakan jari tangan. Aksi biadab itu dibantu ayahnya, TAU.  Paman korban, US dan kakeknya, BAR membantu memegang kepala dan badan korban. 

Tidak terbayangkan bagaimana mendiskripsikan peristiwa biadab tersebut. Mata sebelah kanan korban mengalami luka dan dan darahpun mengalir. Mereka tega mencongkel mata korban karena diduga mempelajari ilmu hitam pesugihan dan menjadikan korban sebagai tumbal. Sebelumnya menganiaya gadis kecil AP, para pelaku diduga juga membunuh kakak dari gadis kecil tersebut, yakni DS dengan cara dicekoki air garam sebanyak 2 liter, sehingga menyebabkan pembuluh darah pecah dan korban pun meninggal dunia.

Kasus pencungkilan mata terhadap anak juga pernah terjadi di China pada 2013. Namun, motifnya bukanlah pesugihan atau praktik ilmu hitam, melainkan diduga karena praktik perdagangan gelap organ tubuh. Menurut sumber News.com.au, anak tersebut menghilang saat bermain bersama teman-temannya. Orang tua baru menemukan sang anak sekitar 3 sampai dengan 4 jam kemudian, dalam kondisi terbaring dengan bagian mata bersimbah darah. “Seluruh wajahnya berdarah. Kelopak matanya masuk ke dalam.  Dan di dalamnya, bola matanya tidak ada di sana” ucap sang Ayah kepada Televisi Shanxi. Dalam konteks kekerasan, apa yang dialami gadis kecil AP relatif sama dengan apa yang terjadi di China, meskipun motifnya berbeda.

Kejahatan terhadap anak masih sering terjadi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2020 mendapat laporan  2700 kasus kekerasan terhadap anak, naik 38 persen dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 52 persennya merupakan kekerasan seksual. Bisa saja angka kasus per tahun lebih tinggi dari angka statistik yang terdata. Masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, karena berbagai alasan. Misalnya malu karena dianggap sebagai aib keluarga, takut dituduh terlibat dan adanya ancaman hukuman serta sikap abai atau tidak peduli masyarakat dengan kejadian di sekitar lingkungannya.
 

Meskipun yang dialami gadis kecil itu bukanlah kejahatan seksual, namun kejahatan jenis tersebut tidak kalah sadis. Dampaknya sang anak setidaknya kini tidak sempurna lagi melihat, dan butuh proses pengobatan yang tidak sebentar. Ia tidak bisa lagi belajar secara maksimal, bergaul dengan teman sebaya secara baik, dan bahkan bisa berpengaruh karir dan masa depannya kelak.
 

Motif praktik pesugihan, yang diduga menjadi pintu masuk tindak pidana pun dapat menjadi perhatian bersama. Betapa masih banyak masyarakat yang kerap mencari jalan pintas untuk memperoleh kekayaan dalam sekejap mata. Dari fakta yang ada, setidaknya ada dua pengaruh yang menyebabkan ini terjadi. Pertama, para pelaku kehilangan kendali atas keimanan, sehingga mempelajari dan terperdaya hal-hal mistis, baik dalam rangka persyaratan praktik lmu hitam maupun keinginan memperoleh sesuatu dengan cara instan. Kedua, adanya pengaruh eksternal, baik dari lingkungan dan media sosial yang selama ini memamerkan materialisme dan kehidupan yang hedonis.

Hukuman yang Setimpal

Peristiwa kekerasan terhadap anak dimanapun dan apapun motifnya tidak dapat ditolerir. Dunia menolak keras. Kekerasan terhadap anak melanggar Hak Asasi Manusia. Selaku manusia, anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang memiliki hak asasi sejak dilahirkan. Tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Terkait ini, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child). KHA merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. 

Indonesia meratifikasi KHA pada 1990 dan mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selanjutnya negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 disambut baik sebagian besar masyarakat karena mengamanatkan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kima, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
 

Tindakan kebiri kimia dipandang mendesak untuk mengatasi kekerasan seksual  terhadap anak, dengan memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak terulang kembali. Pemberikan hukuman berupa tindakan kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak rasanya menjadi pelengkap penting dalam kebijakan negara memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, bagaimana hukuman terhadap kekerasan anak yang bukan terkait seksual, tetapi akibat kekerasan tersebut sang anak mengalami luka bagian wajah yang parah akibat pencongkelan mata sebagaimana dialami gadis kecil AP akan mengalami cacat dan trauma bagi masa depannya.
 

Setidaknya ada dua regulasi yang dapat dikenakan terhadap para pelaku kekerasan terhadap gadis kecil AP. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pasal 44 Ayat (2) yang pada intinya menyatakan pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah.
 

Sedangkan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 80 Ayat (2), ancaman hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Terhadap korban, undang-undang ini mengamanatkan untuk memberikan perlindungan Khusus melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta  pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

Jika pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat disanksi hukuman kebiri kimia, apakah untuk menimbulkan efek jera, hukuman yang lebih berat atau sepadan dapat diberlakukan kepada para pelaku kekerasan anak non seksual, khususnya yang menimbulkan luka fisik dan psikis yang teramat mendalam dan berkepanjangan.
 

Ini penting diangkat, mengingat jumlah kekerasan non seksual terhadap anak, namun meninggalkan luka mendalam, cacat permanen dan trauma yang berkepanjangan masih tinggi. Tampaknya perlu dipikirkan kembali pemberian sanksi yang lebih berat kepada para pelaku sejenis di atas, sebagaimana negara memberi sanksi hukuman kebiri kimia kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dengan persyaratan tertentu.
 

Terlebih mata merupakan salah satu anugerah indera terindah dari Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa yang diberikan kepada manusia sejak lahir. Dalam Al Quran Surat An-Nahl Ayat 78 menyatakan “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. Betapa besarnya rasa syukur, karena kita bisa melihat dan mendengar, sehingga kita bisa menikmati berbagai keindahan alam di dunia.  Namun, kedua orang tua bejat itu malah membabi buta menghardik indera penglihatan sang anak yang seharusnya dijaga dan dilindungi.

Butuh Kesadaran Bersama
 

Dalam konteks perlindungan, anak bukan hanya milik orang tua, keluarga dan masyarakat. Negara memastikan memberikan perlindungan hak-haknya sejak mereka lahir. Namun, undang-undang sebagus apapun, tidak menjamin penegakan hukum atas kekerasan terhadap anak berjalan dengan baik. Jika orang tua, keluarga dan masyarakat tidak peka dan cukup pengetahuan bagaimana melindungi anak, maka kekerasan terhadap anak akan terus terjadi. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan penegak hukum dan para komisioner perlindungan anak yang jumlahnya terbatas. Perlindungan anak membutuhkan kesadaran bersama, baik orang tua, keluarga, dan masyarakat.
 

Kita mencermati bersama, kesadaran akan perlindungan anak masih belum maksimal. Banyak orang tua yang kurang memahami hak-hak anak dalam bingkai konstitusi dan perundang-undangan. Bahwa ada kehadiran negara dalam bentuk perundang-undangan di dalam tata pergaulan rumah tangga, masih sering terabaikan, baik karena kurangnya pengetahuan atau karena berbagai kondisi, sehingga menyebabkan kekerasan terhadap anak tetap terjadi. Banyak yang sadar bahwa anak merupakan titipan Tuhan, tetapi pada praktiknya bagaimana merawat “titipan” tersebut ada peran negara, kurang dipahami dengan baik.
 

Dengan demikian, peristiwa kekerasan demi kekerasan terhadap anak masih kerap terus terjadi, karena menganggap orang tua seolah pemilik otoritas tunggal dari eksistensi anak. Pandangan ini dapat memicu bagaimana orang tua memperlakukan anak secara semena-mena, termasuk tindak kekerasan, seperti yang menimpa gadis kecil di atas.
 

Peristiwa kekerasan terhadap anak yang terjadi Kabupaten Gowa hendaknya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para orang tua, masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Upaya penegakan hukum yang tegas dan adil atas kasus ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak sebagai generasi harapan bangsa.

*) Penulis adalah Analis Kebijakan Muda di Setwapres. Saat ini sedang mengambil Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran.