Header Ads

https://bizlawnews.id/

DPRD Kabupaten Pati Pertanyakan Penggunaan Dana BUMDes di 159 Desa

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati Jhoni Kurnianto. Foto : Wisnu Hendro.

PATI
- Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Jhoni Kurnianto mempertanyakan soal pengelolaan dana yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 159 Desa di Kabupaten Pati yang nilainya milyaran rupiah, namun sampai saat ini tidak jelas pengelolaannya.  

"Banyak Kepala Desa yang menanyakan soal itu ke saya, jadi kita kembali ke komitmen awal saja, perjanjiannya bagaimana," ungkap Jhoni kepada wartawan di kantor Sekretariat DPC Demokrat Pati Rabu (29/9/2021).

Menurutnya, DPRD hanya menunggu laporan dari para Kepala Desa (Kades), sebab hal itu akan disampaikan ketika ada audensi para Kades yang menanyakan soal pengelolaan anggaran BUMDes yang dari 2019 sampai 2021, tidak jelas pengelolaannya. 

"Nanti kalau ada audensi baru kita tanyakan, jadi kita menunggu saja," ujarnya. 

Selama ini, lanjut politisi Partai Demokrat itu,  untuk laporan para Kades yang menanyakan soal penggunaan dana BUMDes dari 159 desa itu sudah ada, hanya saja untuk laporannya masih bersifat personal, belum secara kelembagaan.

"Untuk nilainya saya belum tahu, karena laporan yang disampaikan masih secara personal, dan alangkah bagusnya itu secara kelembagaan, sehingga kita mengusutnya lebih enak, jadi kita hanya menunggu saja," katanya.

 Ditemui terpisah, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengaku akan menyurat ke beberapa pihak untuk menanyakan soal penggunaan Dana BUMDes dari tahun 2019 sampai 2021 yang sampai saat ini belum jelas pengelolaannya.

"Nanti kita menyurat saja ke beberapa pihak, misalnya kaya BUMDes bersama, dan pihak lain yang mengetahui soal pengelolaan dana BUMDes tersebut, karena ini uang negara, jadi harus dipertanyakan," pungkasnya. (WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.