Header Ads

https://bizlawnews.id/

Megawati Ketua Dewan Pengarah BRIN; Jangan Sampai Riset Dibawa ke Politik

Dipilihnya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN membuat sebagian besar pihak terheran dan pesimis terhadap keberadaan BRIN. Akankah ia mampu melahirkan riset dan inovasi berkualitas internasional dan bermanfaat bagi perkembangan peradaban di Indonesia. Foto : Ist.

Jakarta -
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) begitu mentereng namanya. Sejak Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dilikuidasi, BRIN digadang-gadang mampu fokus untuk melahirkan hasil riset dan inovasi yang berguna bagi kehidupan bangsa Indonesia. 

Harapan publik begitu tinggi. Sah-sah saja, masyarakat juga berharap agar BRIN ini tidak berisi figur yang berbau politik. Namun, harapan tinggal harapan. Setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. 

Pakar hukum tata negara Refly Harun turut mengomentari dilantiknya Megawati Soekarnoputri fenomena itu. Ia mengatakan, kalangan internasional pasti akan tertawa jika Indonesia maju memperkenalkan inovasi dan risetnya ketika tahu siapa di balik BRIN sebenarnya.

“Kalangan internasional (dunia) pasti akan tertawa kalau sewaktu BRIN maju, apalagi kalau tahu Ketua Dewan Pengarahnya datang dari politik. Dia tak punya pengalaman riset sama sekali, bahkan maaf kata juga, lulus S1 pun tidak, walaupun belakangan akhirnya mendapat gelar doktor honoris causa dan profesor,” ujar Refly di kanal Youtube-nya Kamis 14 Oktober 2021.

Ia kemudian membacakan sebuah adagium mengenai fenomena Megawati di BRIN. “Ada sebuah adagium, kalau urusan itu tak diserahkan pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya.”

Lebih lanjut Refly berpandangan, banyaknya orang yang mengkritik adanya Mega di BRIN terbilang masuk akal. Sebab menjadi seolah bukan sebagai tujuan utama waktu BRIN dihadirkan, yakni memiliki otonomi untuk mengembangkan inovasi dan riset nasional.

Yang justru terjadi kini, BRIN yang berada langsung di bawah Presiden Jokowi ini justru menyerahkan kursi terhormat kepada orang yang tak punya latar belakang keilmuan riset dan teknologi.

Terlebih, negara sendiri merogoh pendanaan besar untuk BRIN sampai akhirnya punya cabang di tiap daerah. Dengan demikian, kata Refly, kini Mega memangku dua jabatan penting baik di Dewan Pengarah BPIP dan BRIN.

“Kalau BPIP okelah itu bisa dianggap mainan politiknya Mega untuk dapatkan sebuah pengakuan dari negara seputar kedudukan tinggi di negara dengan level setingkat menteri atau lebih. Tetapi ternyata itu tidak cukup, diciptakan lah BRIN, yang secara psikologis justru juga di atas menteri,” papar Refly.

“Wakil ketuanya menteri keuangan, lalu menteri bapennas, itu artinya dia bisa lebih berkuasa dari menteri keuangan sekalipun. Makanya wajar kemudian datang kritik bertubi-tubi,” katanya.

Kritik bahkan juga disuarakan loyalis Jokowi yang juga cendikiawan muslim Prof. Dr. Azyumardi Azra. Menurut Guru Besar UIN Jakarta itu, seharusnya yang menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah seorang peneliti andal yang juga diakui dan dihormati kalangan internasional.

Karena ini penting dalam kaitannya dengan kerja sama internasional ke depan. Selain itu, beberapa kalangan juga merasa tidak yakin BRIN akan mampu melakukan konsolidasi di sisa akhir pemerintahan Jokowi. Maka itu, mau tidak mau, eksistensi BRIN kemudian akan lebih banyak disandarkan pada pemerintahan Jokowi.

“Kalau berakhir, bisa jadi presiden yang baru kalau tidak dalam arus yang sama, rentak tari yang sama, akan banyak mengubah struktur kelembagaan yang ada. Seperti di BPIP dan BRIN, akan dilakukan perombakan besar-besaran,” tukas Prof. Azyumardi.

Sementara itu, melihat fenomena ini Refly pun pesimis terhadap BRIN. “Kalau sudah begini jangan harap lembaga riset ini akan mumpuni dan bisa menjadi landasan, kerangka yang kuat dalam riset dan inovasi di negeri ini,” tutup Refly.(GR)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.