Header Ads

https://bizlawnews.id/

Soal Mekanisme Pengisian Perangkat Desa, Pemkab Dinilai Mengambil Alih Kewenangan Desa?


PATI
- Pengisian dan pengangkatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati sepertinya menjadi polemik bagi para Kepala Desa. Hal itu menyusul lantaran pengisian dan pengangkatan itu terkesan harus diambil alih oleh Pemerintah Daerah (Pemda), padahal secara aturan pengangkatan perangkat desa itu adalah kewenangan Kepala Desa (Kades).

"Seharusnya untuk pengangkatan dan pengisian perangkat desa di Pati itu bukan lagi ranah Pemda, namun menjadi kewenangan Desa," tegas salah satu Kades di Pati kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, desa selama ini hanya diberikan kewenangan untuk pemberkasan dan pendaftaran saja, sementara untuk pelaksanaan diambil alih oleh Pemda, padahal secara aturan untuk SK perangkat desa itu yang mengeluarkan adalah Kades.

"Kita hanya diberi kewenangan untuk pendaftaran dan pemberkasan, sementara SK itu yang mengeluarkan adalah Kades," katanya.

Selama ini, lanjutnya, Perbup dan Perda yang dibuat soal pengisian perangkat desa sangat bertentangan dengan kewenangan para Kades, dan itu seharusnya bisa dievaluasi kembali, karena untuk pengisian perangkat itu tidak hanya untuk kepentingan yang jadi atau tidak, namun menjadi tanggung jawab Kades yang bersentuhan langsung.

"Kita pernah protes, seharusnya Perbup dan Perda yang dibuat itu bisa dievaluasi kembali untuk tahun akan datang, kasihan para kades, hanya saja untuk Perbup dan Perda itu sudah terlanjur jadi," ujarnya.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan dan Desa (Tapem) Pemda Kabupaten Pati Imam Kartika ketika dikonfirmasi menjelaskan, pengisian perangkat desa adalah kewenangan Pemerintah Desa, namun dalam pengisian itu kalau tidak diatur maka SOP-nya akan menjadi liar, dan desa bisa semaunya, sehingga harus diterbitkan Perda Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa, yang disitu sudah diatur soal pengisian dan pemberhentian.

Selama ini, masih menurut Imam, pengangkatan dan pengisian perangkat desa, tidak diambil alih oleh Pemda, dan itu salah persepsi, namun dari Pemda membuat patokan dan aturan, misalnya ada pengisian perangkat desa maka harus diatur seperti ujian dulu, lalu dilihat skornya, jadi mulai pendaftaran sampai pengangkatan, bahkan sampai pelantikan itu diatur, biar seragam dan sesuai dengan Permendagri.

"Memang untuk pelantikan sudah menjadi kewenangan desa, dan Pemda bukan bermaksud mengambil alih kewenangan Kades. Kita hanya mengatur prosesnya, dari awal sampai akhir," jelas Imam, Kamis (11/11/2021). (WISNU HENDRO)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.