Header Ads

https://bizlawnews.id/

Tidak Ada Keuntungan, Saham BUMDesma Dipertanyakan

DPRD Kabupaten Pati menggelar audiensi dengan lembaga swadaya masyarakat GERAK dan elemen masyarakat lainnya untuk membahas pengelolaan dana BUMDesma di 159 desa di Kabupaten Pati. Foto : Wisnu Hendro/Pati

PATI 
- Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati melakukan audensi dengan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) pada Senin (8/11). 

Kegiatan itu membahas keberadaan dana BUMDesma yang telah dikucurkan ke 159 desa di Kabupaten Pati yang sejak 2018 lalu sampai sekarang yang ditengarai tidak ada kejelasan. 

Audensi yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (8/11/2021) itu, dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto dan sejumlah anggota Komisi D serta pihak-pihak terkait. 

"Audensi ini dilaksanakan untuk mempertanyakan pertanggung jawaban penggunaan dana BUMDesma dari 159 Desa, yang salama ini tidak jelas," ungkap Wisnu saat memimpin audensi siang kemarin. 

Menurutnya, dalam laporan yang disampaikan, BUMDesma diikuti 159 desa. Akan tetapi, yang menyetorkan modal hanya 147 desa, hanya saja selama ini para penanam saham belum pernah mendapatkan keuntungan, sehingga hal itu patut dipertanyakan.

"Kalau mendengar dari alasan pengurus, dijelaskan selama 3 tahun berjalan memang BUMDesma belum mampu mendapatkan keuntungan. Anehnya lagi, pengelolaan BUMDesma juga tidak jelas, justru pemilik saham dimiliki Kades bukan dari BUMDesma itu sendiri," katanya. 

Sesuai laporan, ada 147 desa yang menyerahkan modal usaha ke BUMDesma, dan secara keseluruhan untuk dana yang sudah terhimpun ada sebanyak Rp 5,1 miliar. Namun, dari pihak BUMDesma mengaku hingga saat ini perusahaan yang dikelolanya itu belum mendapatkan untung sama sekali. Sehingga, desa-desa yang sudah menyetorkan modal juga belum bisa mendapatkan deviden.

"Pihak BUMDesma mengaku belum ada keuntungan. Jadi intinya kita hanya minta pertanggung jawabannya, karena ini uang negara, jadi harus dipertanggung jawabkan," tegas Wisnu. 

Sekedar diketahui, sebelumnya sejumlah Kades mempertanyakan penggunaan dalam pengelolaan dana yang disetorkan melalui BUMDesma. Dana yang sudah tersalur mencapai milyaran rupiah yang dihimpun dari 159 desa di Kabupaten Pati itu diduga pengelolaannya selama 3 tahun ini tidak ada kejelasan. Anehnya lagi, Forkopimda selama ini yang seharusnya paham, terkesan tutup mata dan tidak ada upaya untuk mencari solusi terkait dana yang tersalur di BUMDesma tersebut.

"Kami menduga anggaran itu sudah habis, dan program-program yang dijanjikan itu saya anggap gagal, jadi kami minta agar penegak hukum bisa mengusut tuntas, agar pengelola dan aktor-aktornya bisa bertanggung jawab," tegas salah satu Kades di wilayah Kecamatan Gabus yang namanya tidak mau dipublikasikan. (WIS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.