Header Ads

https://bizlawnews.id/

Bantu Masyarakat; Dirjen Hubla Selenggarakan Program Padat Karya

Pembukaan program padat karya serentak diselenggarakan di UPT Provinsi Jawa Barat. Pembukaan dilakukan oleh Plt Dirjen Hubla yang diwakili oleh Direktur Kepelabuhanan Subagiyo didampingi anggota DPR RI Komisi V Bambang Hermanto. Foto : Saiful.


JAKARTA - Kementerian Perhubungan RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) kembali menyelenggarakan program padat karya dalam rangka membantu perekonomian masyarakat. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, program padat karya ini dilaksanakan serentak di beberapa kantor UPT Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan ratusan masyarakat. Seluruh proses dalam kegiatannya dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Berdasarkan pantauan redaksi, pembukaan program itu diselenggarakan di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon oleh Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Kepelabuhanan Subagiyo didampingi Anggota Komisi V DPR RI Bambang Hermanto, serta perwakilan pemerintah daerah setempat.

"Kegiatan Padat Karya ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mendukung pemulihan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan  akan memberikan perluasan kesempatan kerja dan serta menjaga daya beli masyarakat lapis bawah di tengah pandemi Covid-19," ujar Subagiyo.

Acara pembukaan pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Padat Karya Tahun 2022 di UPT Ditjen Perhubungan Laut Wilayah Jawa Barat ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor KSOP Kelas II Cirebon,  Kepala KSOP Kelas II Patimban, Kepala Kantor UPP Indramayu, Kepala Kantor UPP Pangandaran dan Kepala Kantor UPP Pelabuhan Ratu beserta jajarannya.

"Melalui kegiatan padat karya ini, juga diharapkan dapat membantu menekan jumlah pengangguran, mewujudkan peningkatan akses masyarakat lapis bawah kepada pelayanan dasar, serta penciptaan lapangan kerja, sehingga manfaat dari kegiatan ini dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat terutama warga sekitar," ujar Subagiyo.

Subagiyo menjelaskan, pekerjaan kegiatan padat karya yang diselenggarakan oleh Jajaran Kementerian Perhubungan sejak beberapa tahun lalu adalah pekerjaan yang bersifat sosial pengabdian, dimana semua pihak terkait secara bersama - sama bersinergi untuk berusaha memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan kenyamanan, keamanan, kesehatan lingkungan kerja yang ada di wilayah masing-masing dengan melibatkan masyarakat di sekitar kantor.

"Adapun tujuan utama dilaksanakannya program padat karya ini adalah sebagai bentuk nyata dukungan Kementerian Perhubungan dalam memberikan solusi  untuk mengurangi pengangguran, membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak adanya Pandemi Covid-19.  Program padat karya ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan dengan Skala Prioritas," ujarnya.

Selain itu, kegiatan padat karya yang secara rutin dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  merupakan salah satu upaya dalam memulihkan perekonomian daerah maupun nasional. Hal ini sesuai instruksi Presiden Jokowi dimana seluruh Kementerian atau Lembaga Pemerintah untuk terus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya.

Kegiatan Program padat karya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dilaksanakan sejak tahun 2018 lalu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2018 tentang tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menginstruksikan kepada Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar melaksanakan kegiatan padat karya pada unit kerja masing-masing. 

Subagiyo mengingatkan, agar dalam setiap pelaksanaan kegiatan padat karya dapat mempertimbangan beberapa kriteria dalam pemilihan tenaga kerja antara lain tenaga kerja yang tidak terlatih, menggunakan peralatan sederhana, serta penentuan besaran harga dasar upah tenaga kerja disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.

"Kegiatan Program Padat Karya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terlaksana berkat kerja sama dan  kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Hermanto selaku Anggota Komisi V DPR RI serta Bapak Camat  dan Bapak Lurah di wilayah kerja masing-masing atas partisipasi dan kerjasamanya dalam menyukseskan program padat karya di wilayah Jawa Barat ini," tutup Subagiyo.

Sebagai informasi, kegiatan Padat Karya di wilayah Jawa Barat diikuti oleh 709 orang peserta terdiri dari 320 orang warga sekitar Kantor KSOP Kelas II Cirebon, 17 orang warga di sekitar Kantor Kelas II Patimban, 252 orang warga di sekitar Kantor UPP Indramayu, 45 orang warga di sekitar Kantor UPP Pangandaran, dan 75 orang warga di sekitar Kantor UPP Pelabuhan Ratu.

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program padat karya ini antara lain pemeliharaan fasilitas pelayanan seperti sarana dan prasarana operasional pelabuhan, pemeliharaan kantor  serta fasilitas lainnya seperti yang dilakukan pada hari ini oleh 5 (lima) UPT Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Jawa Barat.(ISL//RD)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.