Header Ads

https://bizlawnews.id/

Kurangi Kemiskinan Ekstrem; Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai ke Pedagang Kaki Lima-Warung Hingga Nelayan Pesisir

Masih banyak masyarakat yang dihidup dibawah garis kemiskinan. Mereka disebut berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Dampak pandemi covid-19 membuat mereka lebih sengsara kehidupannya. Pemerintah memberikan bantuan tunai bagi mereka yang terdampak, dan juga bagi pelaku bisnis kaki lima dan warung. Tak ketinggalan, nelayan di pesisir juga menjadi perhatiannya, agar angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menkadi NOL persen pada tahun 2024. Foto : World Bank.

JAKARTA -
Pemerintah kembali melanjutkan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) di tahun ini. Kali ini program BLT tersebut menyasar hingga ke para nelayan yang membutuhkan. Nantinya bantuan tersebut akan disalurkan secara langsung melalui TNI dan POLRI.

Sebelumnya, program bantuan ini hanya ditujukan untuk para UMKM khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemilik warung. Namun di tahun 2022 ini, Pemerintah memperluas target penerima manfaat hingga ke para nelayan di daerah pesisir. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Adapun proses penyalurannya nanti akan dilakukan secara langsung oleh pihak TNI dan POLRI. BLT yang akan diberikan kepada penerima manfaat besarannya Rp 600 ribu per orang.

Sementara itu, Pemerintah pun sudah menentukan target penerima manfaat adalah sebanyak 2,76 juta orang. Rinciannya, 1 juta untuk PKLW dan 1,76 juta untuk para nelayan.

Lantas bagaimana cara mendapatkan BLT untuk nelayan dan para PKL?

Seperti yang diketahui bersama, BLT ini akan disalurkan secara langsung melalui TNI dan POLRI. Namun sebelum itu, akan diakukan pendataan terlebih dahulu untuk mencari tahu siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat.

Di samping itu, dalam proses penyalurannya nanti, TNI dan POLRI akan dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Sebagai informasi, salah satu kriteria khusus untuk nelayan agar bisa mendapatkan bantuan ini adalah mereka termasuk pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (Gross Tonase).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.